Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Roy Valiant Salomo berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menyingkirkan warga eks Kampung Bayam begitu saja dengan rencana menempatkan mereka di rusun baru yang akan dibangun tahun depan.
Ia berpendapat Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus duduk bersama warga eks Kampung Bayam guna berdialog menyelesaikan permasalahan polemik Kampung Bayam.
Tujuannya agar Heru dapat mendengar seutuhnya aspirasi dan kebutuhan warga sekaligus menyampaikan kebijakan Pemprov DKI. Dengan demikian, hal itu akan menciptakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Baca juga: Heru Budi Mau Kasih Warga Kampung Bayam Rusun Baru, Sahroni: Aneh Banget
"Menurut saya harus ada pembicaraan yang intensif antara Pemda dengan masyarakat untuk bisa dapat titik temu. Jika rencana Pj Gubernur mau dijalankan hal tersebut harus dibicarakan dengan masyarakat yang terdampak dan apa tawarannya kepada masyarakat yang terdampak agar masyarakat tidak disingkirkan begitu saja dari lingkungannya selama ini," ujar Roy ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (26/1).
Hal ini, sambungnya, tidak akan mudah. Sebab masing-masing pihak akan memiliki argumentasinya. Namun, ia menegaskan pembangunan dari pemda harus berpihak kepada masyarakat.
Baca juga: Anies Sebut Negara Hadir Bukan untuk Membuat Warga Kampung Bayam makin Menderita
"Hal ini memang tidak mudah tetapi masyarakat harus diuntungkan dalam semua proses pembangun. Mereka tidak boleh tersingkir atas nama pembangunan. Merekalah yang harusnya menjadi alasan utama dilakukannya proses pembangunan. Itu pendapat saya," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun baru di wilayah Kecamatan Tanjung Priok yang ditargetkan selesai tahun depan. Rusun baru itu diperuntukkan sebagai tempat tinggal permanen warga eks Kampung Bayam.
Namun, rencana itu ditolak mentah-mentah oleh warga. Warga berharap bisa tetap menempati Kampung Susun Bayam. (Put/Z-7)
Pembangunan rusun terjangkau harus terus didorong agar warga punya akses hunian layak. Hunian vertikal jadi solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan bahwa pada Masa Reses Ketiga DPRD DKI Jakarta, ia menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat di dapilnya.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Ada 3.200 jiwa yang terdiri dari 800 kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran.
Film Keluarga Besar mengangkat ide cerita tentang sebuah keluarga berbadan besar yang tinggal di rumah susun (rusun).
Masyarakat diminta untuk terus bersabar dan tidak mengeluh jika masih tidak mau direlokasi ke rusun Jagakarsa.
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved