Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENGANTISIPASI terjadi putaran kedua Pemilihan Presiden 2024, Anggota Komisi VII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mulai memikirkan untuk memfasilitasi para pemilih yang berasal dari para jemaah haji yang kemungkinan besar sedang melakukan ibadah haji nantinya.
“Yang akan terjadi nanti haji kalau Pilpres sampai putaran kedua dan insyaallah akan sampai pada putaran kedua, maka jemaah haji sedang melaksanakan ibadah haji akan terjadi pilpres putaran kedua yaitu pada Juni 2024,” ungkapnya dilansir dari laman YouTube PKS.
Lebih lanjut, menurutnya saat ini KPU harus mulai memikirkan dan mempersiapkan dengan serius persoalan ini. Pasalnya jumlah jemaah haji tahun ini yang mencapai 241 ribu jemaah tidak boleh dihilangkan.
Baca juga : DPR Tepis Anggaran Pemilu Hanya Satu Putaran
“Yang harus dipersiapkan oleh KPU dan harus dikerjakan dengan serius adalah bagaimana mempersiapkan pemilihan umum presiden putaran kedua untuk jemaah haji yang sedang berada di tanah suci, di Makkah atau sekitar Masjidil Haram. Karena jumlah mereka sangat besar tidak kurang dari 241 ribu jemaah haji,” tegas Hidayat Nur Wahid.
“Tentu saja KPU harus mempersiapkan bagaimana hak kedaulatan rakyat para jemaah haji yang jumlahnya besar tersebut tidak hilang. Kalau itu dihilangkan tentu akan menjadi sebuah kezaliman dan menjadi penghilangan kedaulatan rakyat. Itu tidak boleh. Satu saja tidak boleh dihilangkan apalagi 240 ribu,” sambungnya.
Dia berharap, KPU dapat segera mempersiapkan bagaimana mengatasi masalah ini baik itu melalui kerja sama dengan KBRI di sana agar dapat tersiapkan tempat memilih bagi jemaah haji maupun meminta izin dari pihak Pemerintah Saudi Arabia. (Des/Z-7)
Putaran Pilpres tidak Berpengaruh pada Perkembangan Usaha dan Ekonomi Indonesia
PILPRES 2024 dimungkinkan terjadi dua putaran. Bagi Partai NasDem proses demokrasi yang bersih dan adil tanpa kecurangan akan menghasilkan pemimpin produk pemilu yang baik.
"Bukan cuma pemerintah yang nampak punya kepentingan atau sekurang-kurangnya bayangan pilpres hanya satu putaran, tetapi DPR juga,"
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah sejak awal sudah menyepakati anggaran pemilu 2024 senilai Rp76,6 triliun, termasuk pemilu putaran kedua.
PEMERINTAH berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 dengan skema manasik kesehatan
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved