PDIP Kritik Upaya Pelanggengan Kekuasaan di Pemilu 2024

POLITISI PDIP Masinton Pasaribu mengutarakan adanya upaya tersistematis untuk melanggengkan kekuasaan melalui Pemilu 2024. Indonesia dalam proses berdemokrasinya membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan kredibel mulai dari hal-hal yang mendasar.

"Demokrasi kita ingin ditransaksikan oleh orang-orang, kelompok-kelompok yang punya modal. Bagaimana seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi ini adalah hal yang paling mendasar dalam kepemimpinan, kredibilitas, integritas tidak hanya semua diukur dengan isi tas. Maka demokrasi itu bicara hal-hal yang mendasar," jelasnya dalam diskusi Mengukur Kapasitas, Kapabilitas, Kredibilitas dan Integritas Calon Pemimpin Negeri+ 62, di Jakarta, Sabtu (20/1). 

Masinton yang juga tim pemenangan paslon 3 menekankan demokrasi bukan alat transaksi jual beli. Demokrasi ruang penyampaian ide gagasan dalam aspek kepentingan rakyat bukan bersifat transaksional. Skenario melanggengkan kekuasaan sudah digarap sejak 2021 ketika masa covid 19 terjadi. Kemudian ada revisi anggaran yang digelontorkan untuk berbagai bantuan yang selanjutnya di glorifikasi melalui survei tinggi menuju tiga periode.

Baca juga : Survei Indikator: 5,68% belum Tentukan Capres Cenderung Pilih Anies-Muhaimin

"Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang membawa bangsa ini tidak lagi kembali ke prakolonial. Jadi ujung dari masalah ini adalah MK, puncak gunung esnya adalah MK,” ungkapnya. 

Baca juga : Haedar Nashir Harap Debat Capres Cawapres Lebih Substantif

Jika kembali pada awal perjuangan menuju bangsa yang berdemokrasi, pemilu sebagai salah satu instrumen penting telah diatur secara rinci dalam undang-undang dan regulasi. Situasi pemilu yang kita rasakan sekarang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya di mana publik diberikan kebebasan dalam memilih paslonnya.

"Tapi sekarang kita lihat pemilu ingin digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Ini artinya skenario yang terpola 2021 dan 2022 kemudian masuk ke 2003 MK digarap. Jadi ini semua adalah desain lama yang sudah direncanakan ingin menafikan proses demokrasi dan reformasi yang sudah kita jalankan 25 tahun ini. Kapasitas kapabilitas kredibilitas dan integritas hari ini itu yang dipertanyakan oleh publik," tegasnya.

Bangsa kita telah bersepakat untuk merdeka termasuk membatasi masa jabatan presiden melalui amandemen undang-undang dasar. Kita ingin mengoreksi dan mengevaluasi perjalanan bangsa sejak 1945 hingga 1998 yang saat itu tidak ada pembatasan periode jabatan presiden.

"Maka desain dari reformasi kita adalah mendesain satu kelembagaan proses demokrasi kita agar lebih matang. Itu yang seharusnya dijaga agar proses sirkulasi elit berlangsung melalui proses pemilu yang benar-benar demokratis. Menuju negara modern demokrasi harus stabil dan modern bukan ini dibawa ke kembali ke arah zaman dulu yang tidak tertib," cetusnya.

Juru bicara Timnas Amin M Iqbal menerangkan pentingnya kematangan pribadi dari seorang pemimpin negara bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya. Kredibilitas pemimpin dan berpengalaman di lapangan menjadi bukti rakyat pernah memilihnya dan merasakan kerja keras pemimpin tersebut.

"Apa itu revolusi mental, bagaimana kita para pemimpin bisa menjadi teladan. Bayangkan 2019 pasukan bergerilya soal curang dan antek asing tapi begitu kalah ditinggalkan dan pindah itu melukai 64 juta orang yang membelanya. Jadi integritas pemimpin itu penting ketika pemimpin itu menjadi contoh atau pemimpin itu menyebrang meninggalkan pasukan itu sebagai bentuk ketidakteladanan para pemimpin," ungkapnya.

Pemimpin harus timbul tenggelam bersama rakyat. Sehingga jangan sampai terjadi lagi pemimpin yang sudah meninggalkan pendukungnya setelah berjuang keras dalam persaingan.

"Boleh saja rekonsiliasi tapi jangan mengambil jabatan itu karena itu melukai banyak rakyat Indonesia"

Sementara itu pendukung paslon 2 yang juga Dai Haikal Hasan mengatakan semua paslon sebaiknya fokus mengajukan program dan mempertahankannya dalam debat yang disaksikan rakyat.

"Sebaiknya semua paslon fokus pada program di debat lalu masuk akal tidak program itu ke depan. Itu yang perlu. Sehingga masyarakat menilai bahwa ini masuk akal tidak. Misalnya ingin 40 kota seperti Jakarta, kemudian memberi makan siang lalu satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Itu dipertahankan habis-habisan," katanya.

Dalam forum lintas agama yang pernah digelarkan, Haikal menyampaikan keinginan untuk jangan terjadi lagi upaya menyerang pribadi paslon.

"Yang ke depan itu lebih baik adu program dan cara menerapkannya ke depan bukan lagi ke belakang," tukasnya. (Z-8)