Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR rencana mundurnya sejumlah menteri Presiden Joko Widodo menjadi tamparan politik luar biasa bagi kepala negara. Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan hal tersebut juga membuktikan legitimasi presiden di mata para pembantunya sudah hilang.
"Bukan hanya tamparan politik ya tapi legitimasi dia di mata para pembantunya sudah hilang. Apa pun upaya mencari penggantinya di waktu kurang dari setahun ini dan yang dikerjakan kabinet Jokowi seperti bebek lumpuh," ungkapnya, Jumat (19/1).
Hal tersebut bukan hanya karena demisioner melainkan menteri yang masih ada pun tidak bisa menangani semua program pemerintah yang ingin dicapai.
Baca juga : Menteri Mundur Pukulan Serius Bagi Jokowi dan Prabowo-Gibran
"Legasi politik dia hilang. Legasi dia dalam bidang pembangunan infrastruktur bisa jadi membanggakan tapi jangan karena itu dia dapat mandat untuk memajukan anaknya jadi cawapres karena dia lakukan itu dengan rekayasa hukum dan politik," cetusnya.
Baca juga : Istana Sebut Isu Menteri Mundur Dihembuskan untuk Goyang Pemerintahan
Dia menilai sikap politik Jokowi akan sama seperti pada era lengsernya presiden Soeharto pada 1998. Pada saat itu yang membuat Soeharto lengser karena tidak ada lagi orang kepercayaannya yang mau bekerja dengannya lagi
"Itu yang akan terjadi. Jokowi orang yang nekat, tidak ada etika politik, tidak punya rasa malu terhadap rakyat, dan di media asing juga membahas dia dengan dinasti politiknya"
Jokowi dinilai sebagai orang yang tidak peduli dengan masa depan bangsa dan demokrasi. Isu tentang akan mundurnya sejumlah menteri kabinet Jokowi sebagai tanda peran parlemen yang tidak berfungsi yang pada akhirnya melahirkan gerakan masyarakat sipil.
"Saya tahu beberapa kawan termasuk Faisal Basri beberapa menteri yang akan mundur. Jadi belum ada kepastian. Walaupun kita lihat dari kalangan aktivis termasuk ilmuan memang memaksa Jokowi turun. Dan memang jalan yang tercepat melalui anggota kabinet yang mundur jadi bukan pemakzulan dengan proses yang panjang," tukasnya. (Z-8)
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved