Metode Pos Diperbanyak, Partisipasi Pemilih di Luar Negeri Berpotensi Rendah

BERKURANGNYA jumlah metode memilih lewat tempat pemungutan suara (TPS) di luar negeri pada Pemilu 2024 berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Berkaca dari pengalaman pemilu Indonesia di luar negeri sebelumnya, 

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menjelaskan pemilih cenderung lebih senang mencoblos langsung di TPS.

"Karena pemilu bagi teman-teman di luar negeri itu seperti lebaran. Mereka bisa bertemu dengan teman-teman, mereka tidak hanya datang untuk mencoblos, bertemu dengan teman-teman yang mungkin jarang mereka ketemu. Ada public gathering," katanya dalam konferensi pers Catatan Awal Pemantauan Pemilu Luar Negeri yang digelar Migrant Care di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga : Elektabilitas Anies-Cak Imin Naik, Prabowo-Gibran Mentok, Ganjar-Mahfud Turun

Menurut Wahyu, berkurangnya jumlah TPS dan menambah metode pos justru bakal menurunkan tingkat partisipasi pemilih di luar negeri. Ia mengungkap, antusiasme WNI di Hong Kong pada pemilu sebelumnya cukup tinggi dengan penuhnya TPS di Victoria Park maupun aula olahraga yang disewa panitia pemilih luar negeri (PPLN).

Salah satu pengurangan jumlah TPS dan memperbanyak metode pos untuk Pemilu 2024 terjadi di Hong Kong. Bagi Wahyu, upaya pengurangan TPS di Hong Kong juga pernah dilakukan pada 2019 karena dilarang pemerintah setempat. Namun, Wahyu menyebut PPLN Hong Kong saat itu mengerahkan upaya lebih dibanding saat ini.

Baca juga : Survei: PDIP Berpotensi Tidak Menang di Pemilu 2024, Dikalahkan Gerindra

"(Pada 2019) melobi dan mendapatkan izin untuk menyelenggarkan di gedung pertemuan umum. Nah di 2024 ini kita enggak melihat effort dari PPLN, hanya pasrah, nyerah," jelasnya.

Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta mengatakan, awalnya jumlah TPS yang didirikan di Hong Kong berjumlah 31. Namun dalam edisi Pemilu 2024 berkurang menjadi 4 TPS saja. Sementara itu, jumlah metode pos menjadi 36 yang menangani 162.301 pemilih.

Berdasarkan temuan awal Migrant Care, 35,2% pemilih di Hong Kong belum menerima surat suara lewat metode pos. Trisna juga mengungkap ada 8,8% pemilih yang surat suaranya tidak diberikan oleh majikan. Sebagian besar pemilih di luar negeri, termasuk Hong Kong, adalah pekerja migran.

Migrant Care juga menemukan tertukarnya surat suara karena distribusi yang salah alamat pemilih di Hong Kong. Sementara di Taiwan, ditemukan juga fenomena pemilih yang menerima 3 sampai 10 surat suara dalam satu alamat.

Menurut Wahyu, temuan-temuan pihaknya bakal dilaporkan ke Bawaslu. Ia menyebut, Migrant Care merupakan satu-satunya pemantau terakreditasi Bawaslu yang dapat melakukan pemantauan pemilu Indonesia di luar negeri. (Z-5)