Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
REKRUTMEN 2,3 juta CPNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2024 akan difokuskan untuk mencari para SDM dengan talenta digital guna menunjang proses digitalisasi birokrasi yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan hal itu di sela acara Taspen Day dengan tema 'Muda Berkarya Tua Bahagia Bersama Taspen' di Jakarta, Selasa (16/1).
"Tentu saja kami ingin mendapatkan talenta-talenta digital ya. Jadi dari 2,3 (juta formasi) ASN yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden itu," kata Rini.
Baca juga : Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2024, Cek Syarat dan Cara Daftar
Secara rinci, tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 2.302.543 formasi. Total kuota tersebut meliputi penerimaan di instansi pusat sebanyak 420.183 formasi, sekolah kedinasan 6.027 formasi, serta penerimaan di instansi daerah 1.867.333 formasi.
Dalam sambutannya, Rini mengatakan bahwa rekrutmen ASN 2024 juga diarahkan untuk menunjang keberlanjutan reformasi birokrasi pemerintah. Dengan banyaknya talenta digital yang bekerja di instansi pemerintah, diharapkan mampu menjawab beberapa tantangan ketenagakerjaan karena adanya revolusi industri 4.0 saat ini.
Baca juga : Gaji PNS Naik 8% di 2024, Segini yang Akan Diterima
Rini menyampaikan instansi-instansi pemerintah akan didominasi oleh generasi muda. Untuk itu, ada ada beberapa kemampuan (skill) yang harus dimiliki.
Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, termasuk mengonsep ide, mempunyai kemampuan desain dan visual, dan inovatif.
“Kita butuh anak-anak yang memang penuh ide, bagaimana kemampuan desain dan virtual, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya,” tuturnya.
Kedua, kemampuan teknologi bagaimana memahami penggunaan perangkat lunak (software), bahasa pemograman hingga kemampuan menganalisa data.
Ketiga yakni kemampuan komunikasi yang mencakup berbicara, menulis, mendengarkan, hingga bernegosiasi. Dan keempat, kemampuan manajemen dan kepemimpinan seperti kemampuan manajerial hingga pengambilan keputusan.
“Karena reformasi birokrasi itu, atau anak-anak yang melaksanakan birokrasi itu merupakan engine of development gitu ya. Jadi kita lah semuanya adalah engine (mesin) dari pembangunan. Itulah kenapa reformasi sangat diperlukan,” pungkasnya. (Ant/Z-4)
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved