Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo -Mahfud MD, Aris Setiawan Yodi menanggapi umpatan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mengeluarkan kata 'goblok'. Umpatan itu sebagai singgungan untuk capres nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan terkait kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare.
“Terkait kalimat Pak Prabowo, kalau tanggapan kami di TPN itu kembali ke penilaian rakyat, karena pada akhirnya yang menilai dan menentukan pilihannya di TPS ya rakyat itu sendiri,” tutur Aris kepada Media Indonesia, Senin (15/1).
Aris meyakini masyarakat bisa menilai dengan objektif kebaikan ataupun kekurangan dari Prabowo. Prabowo sendiri disampaikan oleh Aris telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional tentang kemampuannya menjadi seorang pemimpin.
Baca juga : Gerindra Gaungkan Satu Putaran Pilpres, Anies Curigai Rekayasa
“Jadi, biar rakyat yang menilai. Kalau kami meyakini dan merasakan sendiri, bahkan diakui oleh dunia internasional melalui berbagai karya akademik kalau karakter masyarakat Indonesia ini menjunjung tinggi kesantunan, sehingga cenderung tidak menyukai hal-hal yang sifatnya kasar,” tambahnya.
Baca juga : Tentukan Pilihan di Pilpres 2024 Berdasarkan Rekam Jejaknya
Aris yakin setelah 26 tahun reformasi, masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam menentukan pilihan politiknya.
Sementara itu, aktivis di Lingkar Mahasiswa Semanggi, Klaudias Vieri Hendriko, mengatakan seorang pemimpin itu bisa dinilai dari banyak hal utamanya tentu keteladanan.
Menurutnya, calon pemimpin harus bisa talk the talk, juga walk the talk. Menyampaikan apa yang baik pada masyarakat sesuai dengan etika dan norma yang ada.
“Sebagai seorang tokoh publik, apalagi calon presiden Pak Prabowo seharusnya mengetahui kata-katanya bisa mempengaruhi masyarakat / publik dalam dua sisi negatif dan positif tergantung bagaimana tindak-tanduknya,” tegas Vieri. (Z-8)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved