Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Hamdan Zoelva mengatakan pihaknya tidak akan merespons sikap Prabowo Subianto yang secara terang-terangan melontarkan umpatan kepada Anies Baswedan. Ia meyakini masyarakat akan mampu menilai dengan baik perilaku dan etika para capres.
"Saya kira rakyat sebagai pemilih bisa menilai. Rakyat memang perlu mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan para pasangan calon. Hal ini mengingat masalah etika itu bukan persoalan personal," ujar Hamdan di Jakarta, Selasa (9/1).
"Perlu kami sampaikan juga bahwa kami tidak perlu merespons balik apa yang disampaikan Pak Prabowo," ibmuhnya.
Ia menekankan bahwa semua hal yang disampaikan Anies pada saat debat adalah masalah kenegaraan, kebijakan pemerintah, visi, misi, dan gagasan serta kepemimpinan calon presiden ke depan. Tidak ada poin yang menyerang secara personal.
Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu, Anies: Saya hanya Mengutip Pak Jokowi
"Jadi, kami hanya ingin menegaskan bahwa dalam konteks itulah apa yang disampaikan oleh Pak Anies pada debat kemarin, apa pun penilaiannya, diserahkan kepada pemilih," jelas Hamdan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat berkampanye di Pekanbaru, Riau, Selasa, Prabowo mengatakan ada pihak yang menyinggung kepemilikan tanah. Menteri Pertahanan itu kemudian mempertanyakan kapasitas kepintaran pihak yang menyinggung masalah tersebut.
Baca juga: Anies Dimaki Prabowo, Apakah Tertuju pada Jokowi Juga?
"Ada pula yang menyinggung-nyinggung punya tanah berapa. Punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia mengerti tidak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, itu tanah negara saudara. Dari pada dikuasai asing, lebih baik dikelola Prabowo," kata Prabowo saat berorasi. (Ant/Z-11)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved