Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JURU Kampanye Nasional (Jurkamnas) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD Oktafiandi mengukuhkan Satuan tugas khusus (Satgasus) Baraya Kang Okta (BKO). Satgasus tersebut memiliki tugas untuk mengantisipasi kecurangan pemilu terkhusus di wilayah Jawa Barat.
"Baraya Kang Okta di Kuningan sudah terbentuk. Sebanyak 28.768 Tim untuk mengawal 3.596 TPS yang tersebar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masing-masing TPS akan di kawal 8 orang sama seperti tim BKO di Ciamis," kata Oktafiandi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/1).
Selain mengantisipasi kecurangan yang terjadi saat pemilu, BKO yang terbentuk juga akan bertugas mensosialisasikan program dan visi-misi Ganjar-Mahfud. Setiap hari masing-masing anggota BKO ditargetkan mendatangi minimal 5 rumah hingga 30 hari ke depan.
Baca juga : Ini Pernyataan Penutup Ganjar Pranowo dalam Debat Capres
"Mereka akan mengajarkan cara mencoblos yang benar, serta mengawal proses pemilu hingga ke penghitungan suara secara berjenjang nantinya," terangnya.
Baca juga : Prabowo Banyak Setuju dengan Ganjar, Ini Kata TPN Ganjar-Mahfud
Oktafiandi menjelaskan, tim ini dibentuk selama 3 bulan secara bergerilya oleh relawan Baraya Kang okta di luar struktur partai.
"Hari ini dimulai pengukuhan dan TOT di Kecamatan Nusaherang, mereka diberikan pemahaman tentang PKPU juga," jelasnya.
Menurut Oktafiandi ada 21 program unggulan Ganjar-Mahfud yang harus dipahami para tim BKO, mulai dari Program 1 Desa 1 Faskes, Internet Cepat dan Gratis, KTP Sakti, Beasiswa, pupuk untuk petani, pemutihan utang petani dan nelayan, masjid sejahtera. dan lain sebagainya.
"Semua tim dibekali pemahaman tentang ini, sehingga bisa ikut mencerdaskan pemilih, bahwa dalam memilih Presiden harus paham apa program yang akan mereka lakukan, tidak hanya sekedar joget-joget," terangnya.
Oktafiandi menambahkan, Ganjar-Mahfud juga fokus terkait pengembangan pariwisata, "yang kita ketahui di Kuningan menjadi salah satu target para wisatawan, semua wisata bagus, sehingga butuh sentuhan pemerintah pusat untuk membantu menaikkan hingga kelas dunia."
Oktafiandi menjelaskan, antusiasme dan dukungan masyarakat terus mengalir untuk paslon Ganjar-Mahfud. Paslon ini dianggap rakyat apling ideal dan dapat memenuhi harapan rakyat.
"Antusias tim tinggi, mereka bersemangat karena rata-rata sudah bergerak turun ke masyarakat juga. Harapan mereka untuk Pak Ganjar sangat tinggi, apalagi tau pendampingnya Prof Mahfud, seorang aktivis yang lahir dari keluarga pesantren, hingga menjadi ahli hukum, sehingga keadilan hukum bisa merata," terangnya.
Diketahui, di Kecamatan Nusaherang ini Oktafiandi mengukuhkan lebih kurang 400an orang Satgassus BKO yang bertugas secara berjenjang, terdiri dari Tim TPS, Tim Desa, hingga Tim Kecamatan. Selain untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, Satgassus BKO ini juga bertugas untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Oktafiandi sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Jabar X. (Z-8)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
Mahfud mengaku menghargai pilihan rakyat pada Pilpres 2024 yang mayoritas memilih Prabowo-Gibran. Ia mengaku menghormati pilihan rakyat tersebut
WAKIL Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan mantap calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan menjadi oposisi di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keberadaan amicus curiae sangat dijamin dan dilindungi di dalam sistem konstitusi Indonesia dan di dalam sistem kehakiman dan peradilan Indonesia.
Gugatan yang diajukan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 dipandang tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
SERANGKAIAN persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, mulai dari pemeriksaan permohonan maupun saksi dan ahli telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved