Survei Id-Insight: Pasangan Ganjar-Mahfud Unggul

BERDASARKAN hasil survei Lembaga Survei Indonesia Data Insight (Id-Insight) pada 1.200 orang, ditemukan popularitas calon presiden (capres) saat ini, yakni capres 1 Anies Baswedan, capres 2 Prabowo Subianto, dan capres 3 Ganjar Pranowo sama-sama kuat. Akan tetapi, tingkat keterkenalan tidak diikuti dengan ketersukaan dan keterpilihan.

"Popularitas kandidat capres dan cawapres rata-rata sudah cukup tinggi, namun tidak cukup paralel dengan tingkat ketersukaan pemilih," Kata Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Senior di Lembaga Indonesia Data Insight (Id-Insight), John Muhammad, dalam kegiatan rilis Hasil Survei Nasional Peta Politik Jelang Pemilu 2024 diadakan di Hotel Amaris, Juanda, Kamis (4/1).

John mengacu pada temuan survei idinsight. Tingkat keterkenalan Prabowo tertinggi 97,9%, Ganjar 97,1%, dan Anies 95,8%. Namun tingkat ketersukaan Prabowo hanya 69,8%. Angka itu lebih rendah daripada Ganjar yang mencapai 74,4%.  Sementara itu, angka ketersukaan Anies juga lebih rendah daripada Ganjar yang hanya 59,3%.

Baca juga: Cak Imin Optimis Bisa Raup Suara 50 Persen di Jabar

Tingkat keterpilihan Prabowo juga menurun. idinsight mencatat elektabilitas Prabowo dalam pertanyaan terbuka di angka 33,8%. Angka ini masih lebih tinggi daripada Anies Baswedan di 21,2%. Akan tetapi masih kalah dengan Ganjar yang berada di angka 34,7%. Jika dilakukan simulasi elektabilitas, suara Ganjar-Mahfud lebih baik daripada Prabowo-Gibran maupun Anies-Muhaimin.

“Jika Pemilu dilaksanakan hari ini, maka hasil suara yang diperoleh Ganjar-Mahfud mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin dengan perolehan 38,3%,” ungkap John.

John pun mengatakan, idinsight menemukan tingkat keterpilihan Ganjar semakin meningkat dalam simulasi elektabilitas. Berdasarkan temuan mereka, pasangan Ganjar Mahfud tembus di angka 38,3% sementara angka pasangan Prabowo Gibran malah menurun 34,8%. Sementara itu, angka Anies Muhaimin malah naik menjadi 22,3%.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Perlu Tegaskan Bansos dari APBN, Bukan Calon Tertentu

“Dari pertanyaan simulasi elektabilitas menggunakan pertanyaan tertutup, Pasangan Ganjar Mahfud ternyata memimpin dengan peroleh 37,8%. Berturut-turut kemudian Prabowo-Gibran dengan 34,3% dan Anies Muhaimin dengan perolehan 21,4%. Sementara saat responden diberi pertanyaan dengan model pengajuan surat suara, Pasangan Ganjur Mahfud memimpin dengan perolehan 38,3%. Pasangan lainnya memperoleh 34,8% untuk Prabowo-Gibran dan 22,3% untuk pasangan Anies-Muhaimin,” jelas John.

Dalam simulasi head-to-head kandidat pun Ganjar-Mahfud mulai mendapat angin positif. Ganjar-Mahfud diprediksi menang dengan angka 48,5% sementara Prabowo-Gibran di angka 41,4%. Demikian pula saat simulasi head to head antara Ganjar Mahfud dengan Anies-Muhaimin. Pasangan Ganjar Mahfud Unggul telah mencapai 59%, sedangkan Anies Muhaimin 35% dalam Pemilu Presiden 2024.

Selain menyurvei elektabilitas para kandidat capres-cawapres, John mengatakan, bahwa dia dan tim ikut menelusuri persepsi publik terhadap program Jokowi dan capres. 

Dalam temuan mereka, mayoritas responden  menyatakan Presiden Jokowi Tidak Netral dalam pemilu 2024. Mereka mencatat ada 46,1% responden menyatakan hal tersebut sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8%. Mereka juga mencatat ada 20,1% responden enggan merespon soal netralitas mantan Wali Kota Solo itu.

Id-Insight juga menilai tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada pada angka 67% (61% puas dan 6% sangat puas) dan angka tidak puas 25,8% (22, 8% tidak memuaskan dan 3% sangat tidak puas).

Sementara itu, kepuasan kinerja Maruf Amin selaku wakil presiden di angka 45,6% (3, 3% sangat puas dan 42,3% puas) sementara tidak puas di angka 42,1% (38, 3% tidak puas dan 3,9% sangat tidak puas).

Dari 25,8% ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi ternyata berkaitan dengan masalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka maju pemilu (21,21%). Namun masalah utama adalah ketidakmampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja dan mengendalikan harga pangan (42,12%).

Selain itu, masalah lain yang membuat tidak puas adalah ketegasan Jokowi yang dinilai kurang (10,52%); Jokowi tidak konsisten dalam sikap dan pernyataan (8,46%); serta persepsi pribadi (10,77%).

“Ada empat hal yang menjadi alasan mengapa responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Pertama Presiden dianggap kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan harga bahan pangan. Kedua, Presiden dianggap terlibat dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan Gibran menjadi calon wakil Presiden RI, dan ini dianggap melanggar etik. Ketiga, Presiden dianggap kurang tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, dan terakhir Presiden dianggap tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan.” Tutur mantan Aktifis 98 lulusan Universitas Trisakti tersebut.

Sedangkan survei terkait penanganan korupsi, lebih dari 50% responden menilai upaya pemberantasan korupsi Indonesia buruk. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indonesia Data Insight.

“Sebanyak 50,1% responden menjawab pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk,” kata Direktur Indonesia Data Insight, John Muhammad, dalam rilis survei di Amaris Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024.

John mengatakan, hanya 39,5% reaponden yang menilai pemberantasan korupsi Indonesia baik dan sangat baik. Sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

“Kalau di rapor, (angka) lima ya buruk. Kondisinya bisa diinterpretasikan seperti itu,” jelas dia.

Dalam survei itu, Indonesia Data Insight juga memetakan persepsi publik soal kondisi politik, ekonomi, dan hukum.

Hasilnya, 53,6% responden menilai politik Indonesia sangat baik dan baik. Kemudian 42% responden menilai politik Indonesia sangat buruk dan buruk sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak jawab.

“Lalu 51,2% responden menjawab kondisi ekonomi Indonesia sangat baik dan baik, 45 persen menjawab sangat buruk dan buruk, dan sisanya tidak tahu atau tidak jawab,” ujar John.

Dia menyebut 48,3% responden mengatakan penegakan hukum Indonesia sangat baik dan baik. Kemudian 41,8% responden menjawab sangat buruk dan buruk. Sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Pengamat politik Hendri Satrio yang turut hadir dalam pemaparan survei menekankan bahwa sebuah survei dapat dipercaya selama metodologi yang dilakukan benar. Dengan  alasan survei memotret saat keadaan pengambilan data.

Dalam survei yang dirilis, dia menilai potensi 2 putaran semakin kuat. Ia beralasan, hasil survei membuktikan bahwa upaya untuk memperoleh suara 50% plus 1 di Pemilu 2024 untuk putaran pertama cukup sulit sebagaimana amanat undang-undang. Ia pun tidak menyangka publik mulai kritis dalam pemilu.

"Ternyata masyarakat Indonesia punya daya kritis luar biasa terhadap pasangan ini (Prabowo-Gibran) sehingga 40% saja nggak masuk," kata Hensat.

Akan tetapi, Hendri menekankan bahwa hasil survei bisa berbeda antara hari ini dan sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar hasil survei sebaiknya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pemenangan.

"Ya, menurut saya, kalau hal ini memang terjadi maka memang di Indonesia luar biasa pergerakan demokrasinya, hanya saja pesan saya buat para calon presiden dan timnya untuk bekerja keras," kata Hendri.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan random purposive dari kecamatan hingga desa. Survei dilakukan dengan 25 pertanyaan di mana 18 di antaranya fokus pada kepuasan publik terhadap pemerintahan dan elektabilitas capres-cawapres. 

Responden survei adalah mereka yang berumur 17 tahun, WNI, menikah dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Survei sendiri memiliki nilai margin of error sebesar 2,83% dengan tingkat kepercayaan di angka 95%.

Indonesia Data Insight didirikan pada 17 Agustus 2022. Indonesia Data Insight terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam dunia pembangunan di Indonesia dan Regional, terutama dalam memanfaatkan data, melakukan riset, melakukan kerja-kerja advokasi di bidang sosial-politik-ekonomi-lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pada 2023, Id-Insight mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan program dari Jaringan Kerja Aktivis 98. Program yang didalamnya terdapat banyak sekali kegiatan ini, salah satunya bertujuan untuk melihat landscape politik Indonesia mendekati pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Program ini juga nantinya diharapkan mampu memotret bagaimana dinamika Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan paska Pemilu Capres-Cawapres usai. (Z-1)