Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
EKONOM dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, menilai bahwa pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres lain berada di level manager bukan di level presiden. Hal itu diungkapkan Fithra menanggapi jalannya debat cawapres secara keseluruhan, pada Jumat (22/12).
“Pertanyaan Gibran dalam konteks etika tidak pas, yang ditanya terlalu teknis, itu di level manajer bukan presiden. Sisi teknis middle manager, kalau gak tahu itu panggil menterinya. Ini Gibran cocoknya middle manager,” tutur Fithra kepada Media Indonesia, Jumat (22/12).
Baca juga : Mahfud : Pertanyaan Gibran Soal Karbon Diluar Topik Debat
Äpa yang disampaikan Gibran, kata Fithra terlalu tinggi. Bahkan, Fithra mengemukakan sepuluh ekonom cuma satu ekonom yang tahu soal SGIE.
Baca juga : Cak Imin Singgung Proyek Besar Masuk Solo ke Gibran
Ini yang kalau saya lihat ia unggul, saya sebagai ekonom untuk performance dia, tapi tak ada brand yang kuat,” ungkapnya.
Fithra menyebut secara branding, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD lebih unggul ketimbang Gibran. Pasalnya, slepetnomics menjadi salah satu upaya pasangan Anies-Muhaimin menyelesaikan masalah perekonomian.
“Dalam konteks itu, nomor 2 apa yang mau dimajukan, karena sebenarnya nomor 2 punya program makan siang gratis itu justru tidak disampaikan secara dominan malah sedikit saja, Ketika ia bicara stunting, itu dari dokumen visi misi itu justru gak ada target pravelansi stunting, di satu ada persen, justru di nomor-nomor gak ada pravelansi stunting,” tegasnya.
Bahkan, sebagai dosen, Fithra menyayangkan sikap Gibran yang menjatuhkan Cak Imin dan Mahfud MD dengan pertanyaan yang kurang jelas.
“Sebagai dosen saya melihat kok ga pantas anak muda menjatuhkan orang tua, dua-duanya dijatuhkan, kesannya dites. Kalau mau tanya, tanya aja secara jelas. Pak Mahfud bertanya secara jelas, Gus Imin bertanya jelas,” tuturnya. (Z-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved