Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, menilai bahwa pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres lain berada di level manager bukan di level presiden. Hal itu diungkapkan Fithra menanggapi jalannya debat cawapres secara keseluruhan, pada Jumat (22/12).
“Pertanyaan Gibran dalam konteks etika tidak pas, yang ditanya terlalu teknis, itu di level manajer bukan presiden. Sisi teknis middle manager, kalau gak tahu itu panggil menterinya. Ini Gibran cocoknya middle manager,” tutur Fithra kepada Media Indonesia, Jumat (22/12).
Baca juga : Mahfud : Pertanyaan Gibran Soal Karbon Diluar Topik Debat
Äpa yang disampaikan Gibran, kata Fithra terlalu tinggi. Bahkan, Fithra mengemukakan sepuluh ekonom cuma satu ekonom yang tahu soal SGIE.
Baca juga : Cak Imin Singgung Proyek Besar Masuk Solo ke Gibran
Ini yang kalau saya lihat ia unggul, saya sebagai ekonom untuk performance dia, tapi tak ada brand yang kuat,” ungkapnya.
Fithra menyebut secara branding, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD lebih unggul ketimbang Gibran. Pasalnya, slepetnomics menjadi salah satu upaya pasangan Anies-Muhaimin menyelesaikan masalah perekonomian.
“Dalam konteks itu, nomor 2 apa yang mau dimajukan, karena sebenarnya nomor 2 punya program makan siang gratis itu justru tidak disampaikan secara dominan malah sedikit saja, Ketika ia bicara stunting, itu dari dokumen visi misi itu justru gak ada target pravelansi stunting, di satu ada persen, justru di nomor-nomor gak ada pravelansi stunting,” tegasnya.
Bahkan, sebagai dosen, Fithra menyayangkan sikap Gibran yang menjatuhkan Cak Imin dan Mahfud MD dengan pertanyaan yang kurang jelas.
“Sebagai dosen saya melihat kok ga pantas anak muda menjatuhkan orang tua, dua-duanya dijatuhkan, kesannya dites. Kalau mau tanya, tanya aja secara jelas. Pak Mahfud bertanya secara jelas, Gus Imin bertanya jelas,” tuturnya. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved