Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
TIGA calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 bakal menjalani debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Isu yang diangkat dalam rangkaian debat kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu seputar permasalahan ekonomi.
Pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Bayu Sutikno mengingatkan ketiga cawapres tidak terjebak pada program yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan sosial (bansos) dan pemberian subsidi. Sebab, dua hal dinilai sebagai program yang populis semata.
"Sifatnya jangka pendek, tidak menjawab persoalan mendasar. Apalagi kalau momentumnya di tahun politik," kata Bayu kepada Media Indonesia.
Baca juga: KPU-Bawaslu Harus Tertibkan Penonton Debat Cawapres
Baginya, 'gula-gula' program populis yang ditawarkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan cawapres di bidang ekonomi berimplikasi pada peningkatan belanja negara. Oleh karena itu, Bayu mengatakan perlu ada penyeimbang melalui strategi keuangan, terutama dari perpajakan.
Menurutnya, isu perpajakan serta penyediaan lapangan kerja dari kandidat presiden-wakil presiden menji aspek yang cenderung dilihat pemilih di negara maju. Ia mengatakan, penyelesaian masalah pengangguran oleh pemeritnah saat ini dengan program Kartu Prakerja dan sebagainya mesti disertai dengan iklim bisnis yang baik maupun bebas korupsi.
Baca juga: Debat Cawapres di JCC, Polisi: Rekayasa Lalu Lintas Masih Situasional
Bayu mengatakan, salah satu isu yang perlu disentuh oleh tiga cawapres yang berdebat kali ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkualitas, dan berkeadilan. "Dan bauran kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan fiskal atau perpajakan yang mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri," tandasnya.
Diketahui, isu debat perdana edisi khusus cawapres mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan.
Ketiga cawapres yang mengikuti debat adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden (capres) yang menjadi pasangan mereka, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah berdebat sebelumnya pada Selasa (12/12) di Kantor KPU RI, Jakarta. (Tri/Z-7)
Simak juga Ordal, obrolan mendalam di kanal youtube Media Indonesia bertemakan 'Gus Imin Waspada, Gibran Kepeleset, Mahfud Siaga'
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved