Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 bakal menjalani debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Isu yang diangkat dalam rangkaian debat kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu seputar permasalahan ekonomi.
Pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Bayu Sutikno mengingatkan ketiga cawapres tidak terjebak pada program yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan sosial (bansos) dan pemberian subsidi. Sebab, dua hal dinilai sebagai program yang populis semata.
"Sifatnya jangka pendek, tidak menjawab persoalan mendasar. Apalagi kalau momentumnya di tahun politik," kata Bayu kepada Media Indonesia.
Baca juga: KPU-Bawaslu Harus Tertibkan Penonton Debat Cawapres
Baginya, 'gula-gula' program populis yang ditawarkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan cawapres di bidang ekonomi berimplikasi pada peningkatan belanja negara. Oleh karena itu, Bayu mengatakan perlu ada penyeimbang melalui strategi keuangan, terutama dari perpajakan.
Menurutnya, isu perpajakan serta penyediaan lapangan kerja dari kandidat presiden-wakil presiden menji aspek yang cenderung dilihat pemilih di negara maju. Ia mengatakan, penyelesaian masalah pengangguran oleh pemeritnah saat ini dengan program Kartu Prakerja dan sebagainya mesti disertai dengan iklim bisnis yang baik maupun bebas korupsi.
Baca juga: Debat Cawapres di JCC, Polisi: Rekayasa Lalu Lintas Masih Situasional
Bayu mengatakan, salah satu isu yang perlu disentuh oleh tiga cawapres yang berdebat kali ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkualitas, dan berkeadilan. "Dan bauran kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan fiskal atau perpajakan yang mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri," tandasnya.
Diketahui, isu debat perdana edisi khusus cawapres mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan.
Ketiga cawapres yang mengikuti debat adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden (capres) yang menjadi pasangan mereka, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah berdebat sebelumnya pada Selasa (12/12) di Kantor KPU RI, Jakarta. (Tri/Z-7)
Simak juga Ordal, obrolan mendalam di kanal youtube Media Indonesia bertemakan 'Gus Imin Waspada, Gibran Kepeleset, Mahfud Siaga'
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya dan menyoroti bangunan gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo yang mangkrak.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi langsung permukiman terdampak banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (19/1).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Dekai ibukota Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam XVII/Cendrawasih mengatakan akan dijadwalkan kembali
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan yang dijadwalkan Rabu (14/1) disebabkan alasan keamanan sehingga wapres pergi ke Biak Numfor
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved