Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 bakal menjalani debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Isu yang diangkat dalam rangkaian debat kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu seputar permasalahan ekonomi.
Pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Bayu Sutikno mengingatkan ketiga cawapres tidak terjebak pada program yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan sosial (bansos) dan pemberian subsidi. Sebab, dua hal dinilai sebagai program yang populis semata.
"Sifatnya jangka pendek, tidak menjawab persoalan mendasar. Apalagi kalau momentumnya di tahun politik," kata Bayu kepada Media Indonesia.
Baca juga: KPU-Bawaslu Harus Tertibkan Penonton Debat Cawapres
Baginya, 'gula-gula' program populis yang ditawarkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan cawapres di bidang ekonomi berimplikasi pada peningkatan belanja negara. Oleh karena itu, Bayu mengatakan perlu ada penyeimbang melalui strategi keuangan, terutama dari perpajakan.
Menurutnya, isu perpajakan serta penyediaan lapangan kerja dari kandidat presiden-wakil presiden menji aspek yang cenderung dilihat pemilih di negara maju. Ia mengatakan, penyelesaian masalah pengangguran oleh pemeritnah saat ini dengan program Kartu Prakerja dan sebagainya mesti disertai dengan iklim bisnis yang baik maupun bebas korupsi.
Baca juga: Debat Cawapres di JCC, Polisi: Rekayasa Lalu Lintas Masih Situasional
Bayu mengatakan, salah satu isu yang perlu disentuh oleh tiga cawapres yang berdebat kali ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkualitas, dan berkeadilan. "Dan bauran kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan fiskal atau perpajakan yang mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri," tandasnya.
Diketahui, isu debat perdana edisi khusus cawapres mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan.
Ketiga cawapres yang mengikuti debat adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden (capres) yang menjadi pasangan mereka, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah berdebat sebelumnya pada Selasa (12/12) di Kantor KPU RI, Jakarta. (Tri/Z-7)
Simak juga Ordal, obrolan mendalam di kanal youtube Media Indonesia bertemakan 'Gus Imin Waspada, Gibran Kepeleset, Mahfud Siaga'
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang sedang berjalan terkait pengusutan kasus serangan penyiraman air keras.
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Rismon Sianipar resmi meminta maaf kepada Jokowi dan Gibran terkait polemik ijazah palsu. Simak kronologi, alasan ilmiah, dan dampaknya.
Rismon Sianipar menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Wapres Gibran setelah kajian lanjutan menyimpulkan ijazah yang sempat dipolemikkan ternyata asli.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved