Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TIGA calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 bakal menjalani debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Isu yang diangkat dalam rangkaian debat kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu seputar permasalahan ekonomi.
Pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Bayu Sutikno mengingatkan ketiga cawapres tidak terjebak pada program yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan sosial (bansos) dan pemberian subsidi. Sebab, dua hal dinilai sebagai program yang populis semata.
"Sifatnya jangka pendek, tidak menjawab persoalan mendasar. Apalagi kalau momentumnya di tahun politik," kata Bayu kepada Media Indonesia.
Baca juga: KPU-Bawaslu Harus Tertibkan Penonton Debat Cawapres
Baginya, 'gula-gula' program populis yang ditawarkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan cawapres di bidang ekonomi berimplikasi pada peningkatan belanja negara. Oleh karena itu, Bayu mengatakan perlu ada penyeimbang melalui strategi keuangan, terutama dari perpajakan.
Menurutnya, isu perpajakan serta penyediaan lapangan kerja dari kandidat presiden-wakil presiden menji aspek yang cenderung dilihat pemilih di negara maju. Ia mengatakan, penyelesaian masalah pengangguran oleh pemeritnah saat ini dengan program Kartu Prakerja dan sebagainya mesti disertai dengan iklim bisnis yang baik maupun bebas korupsi.
Baca juga: Debat Cawapres di JCC, Polisi: Rekayasa Lalu Lintas Masih Situasional
Bayu mengatakan, salah satu isu yang perlu disentuh oleh tiga cawapres yang berdebat kali ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkualitas, dan berkeadilan. "Dan bauran kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan fiskal atau perpajakan yang mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri," tandasnya.
Diketahui, isu debat perdana edisi khusus cawapres mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan.
Ketiga cawapres yang mengikuti debat adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Calon presiden (capres) yang menjadi pasangan mereka, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah berdebat sebelumnya pada Selasa (12/12) di Kantor KPU RI, Jakarta. (Tri/Z-7)
Simak juga Ordal, obrolan mendalam di kanal youtube Media Indonesia bertemakan 'Gus Imin Waspada, Gibran Kepeleset, Mahfud Siaga'
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved