Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
ELEKTABILITAS Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam gelaran Pilpres memberi efek elektoral bagi Gerindra sebagai partai pengusung utamanya. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan Gerindra unggul dengan elektabilitas mencapai 19,0%.
Baca juga: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Isu Papua, Anies Dianggap Paling Progresif
Dengan raihan tersebut, Gerindra berhasil sepenuhnya menggeser dominasi PDIP. Elektabilitas PDIP hanya sebesar 16,7% menempatkannya pada peringkat kedua, sekaligus memupus harapan untuk bisa menang ketiga kalinya dalam pemilu kali ini.
“Gerindra diprediksi bakal menggeser dominasi PDIP dalam pemilu legislatif 2024, yang berarti PDIP batal mencetak hattrick,” ungkap peneliti senior CPCS Hatta Binhudi lewat keterangan yang diterima, Jumat (22/12)
Baca juga: 50,2% Publik Menilai Pemilu Berpeluang Terjadi Kecurangan, Parpol Tertinggi
Menurut Hatta, partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai menikmati coattail effect dari pengusungan pasangan calon presiden Prabowo-Gibran.
“Gerindra yang paling diuntungkan berkat asosiasi partai tersebut dengan Prabowo sebagai ketua umum sekaligus tokoh sentral sejak awal didirikan,” tandas Hatta. P
Menyusl di tiga besar, Golkar mengalami kenaikan elektabilitas dari kisaran 7-8 persen kini menyentuh 10,1%,. “Jika trennya terus naik, bisa jadi Golkar mengejar elektabilitas PDIP dan menjadi ancaman baru bagi pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu,” ungkapnya.
Selain Gerindra dan Golkar, partai-partai anggota koalisi pengusung Prabowo-Gibran lainnya juga naik tipis, yaitu Demokrat (6,8%) dan PSI (6,4%). Di jajaran papan menengah ke bawah ada PAN (3,3%), Gelora (1,3%), PBB (0,8 persen), dan Garuda (0,1%).
Sementara itu PPP yang turut mengusung Ganjar-Mahfud kembali melemah elektabilitasnya menjadi 2,1% Lalu ada Perindo (1,6%) dan Hanura (0,2%)
Di kubu Anies-Cak Imin, PKB meraih elektabilitas mencapai 6,5%, lalu PKS 4,0%, dan di bawahnya ada Nasdem (2,5%) dan Ummat (0,4 persen).
Dua partai baru lainnya masih belum menyatakan dukungan terhadap salah satu capres dan sama-sama nihil elektabilitasnya, yaitu PKN dan Buruh. Sisanya sebanyak 18,4% menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Partai-partai yang tidak memiliki asosiasi dengan figur capres atau cawapres memang harus berjuang lebih keras karena sulit mendapatkan coattail effect,” pungkas Hatta.
Survei digelar pada 7-14 Desember 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved