Kabinet tanpa Penjatahan Menteri, Demokrasi akan Lebih Sehat

GAGASAN zaken kabinet dinilai fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’. Hal itu menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.

“Pilihan ini bisa jadi efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu, koalisi pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan pilpres atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk pemilu sejak awal,” kata peneliti Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri pada Selasa (19/12).

Sebelumnya, pasangan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD disebut berkomitmen untuk membentuk kabinet zaken, tanpa sistem ‘jatah menteri’ jika nantinya terpilih memimpin Indonesia. Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik ‘dagang sapi’. Hal itu kemudian diaminkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Prabowo Ajak Terima Iming-Iming Uang, Bawaslu : Politik Uang Terlarang

Puput menambahkan jika hal itu dilakukan akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. 

“Koalisi pemerintah tidak menjadi bengkak, sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah. Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat,” terangnya.

Baca juga: Anies dan Ganjar Hadiri Dialog Agromaritim yang Digelar HA IPB

Kendati demikian, pilihan ‘tanpa jatah menteri’ itu bukan tanpa konsekuensi  bagi presiden dan pemerintah. Kelompok politik oposisi akan menguat. 

“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terhambat di parlemen,” tambahnya.

Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri atau tanpa merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi. PDIP juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.

“Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar, kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri dalam pilpres selanjutnya,” pungkasnya.

Sangat Fundamental

Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, gagasan zaken kabinet oleh pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD adalah sangat fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’. 

“Komitmen Ganjar-Mahfud untuk membentuk kabinet tanpa sistem "jatah menteri" sangat fundamental untuk menghindari sistem politik "dagang sapi" dalam menyusun kabinet pasca pemilu,“ kata Yusak.

Gagasan ini harus diapresiasi untuk mengimbangi tren menguatnya party kabinet dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi. 

“Jatah menteri biasanya identik dengan jatah bagi parpol pendukung, atau relawan yang membantu pemenangan kandidat,” sebut Yusak. 

Tanpa sistem "jatah menteri", Ganjar-Mahfud bisa mengangkat para menteri yang dianggap kompeten dalam menjalankan pemerintahan sesuai bidang keahliannya. ”Jadi mirip dengan kabinet ahli,“ imbuh dia.

Kabinet zaken adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. 

Yusak, yang juga Dekan FISIP Universitas Pamulang ini menambahkan, Desain Kabinet Ahli juga akan mengurangi angka korupsi. “Desain Kabinet ahli juga penting untuk menekan kasus korupsi yang cenderung menjalar di lingkungan pemerintahan,“ kata dia.

Zaken kabinet, kata Yusak, sangat mungkin dilakukan PDIP dan partai politik pengusung pasangan Ganjar-Mahfud. “Kalau kita lihat postur koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, gagasan pembentukan zaken kabinet atau kabinet ahli memang dimungkinkan karena postur koalisinya ramping,“ ujar Yusak. 

Namun dia mengingatkan, tujuan sebenarnya dari membentuk kabinet ahli. “Perlu dipertegas agar menteri yang diambil benar-benar dari kalangan ahli atau profesional non partai,“ tandas Yusak. (RO/Z-7)