Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berbicara soal konsistensi seorang menteri terhindar dari konflik kepentingan. Jika terpilih jadi presiden dan ada menteri yang melakukan pelanggaran itu, harus lengser dengan sendirinya.
"Jadi kita tidak usah nanti meminta mengundurkan diri," kata Anies dalam acara 'Desak Anies episode 7' di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, 19 Desember 2023.
Anies juga berencana meminta menteri untuk menandatangani komitmen terhadap jabatannya. Lalu, mereka harus menandatangani komitmen bila melakukan pelanggaran otomatis mundur.
Baca juga : Kepercayaan Rakyat Turun, Anies: Segalanya Mulai dari Kepala
"Menandatangani komitmen bila melanggar otomatis mengundurkan diri, otomatis, tidak perlu diminta," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari bahwa isu konflik kepentingan menteri-menteri mengemuka. Menurut Anies, menteri harus diawasi supaya terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
Baca juga : 50,2% Publik Menilai Pemilu Berpeluang Terjadi Kecurangan, Parpol Tertinggi
"Itu harus dijaga konsisten, jadi jangan sampai diawal tegas soal tidak ada konflik kepentingan, tetapi sambil jalan pelan-pelan itu ditoleransi, menurut saya harus ada penjagaan yang konsisten disini," ucap Anies.
Ia menekankan ketika seorang menteri memegang jabatan, maka setiap ucapannya, tindakan, hingga tanda tangannya, merupakan atas nama negara. Bukan lagi atas nama pribadi.
"Karena itu dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadi, karena sudah disumpah dan tidak ada sumpah itu mengatakan hanya bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore, enggak ada, itu 24 jam selama durasi dia bertugas," kata Anies. (MGN/Z-4)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved