Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Politik iba yang dimainkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bakal mengena ke kelompok milenial hingga gen Z. Gaya politik itu justru membuat kelompok pemilih muda merasa jijik (ilfeel).
"Kalau kelompok milenial dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya itu tidak karismatik begitu ya, tidak terlihat cool dalam kontestasi itu justru bisa membuat kelompok milenial ilfeel," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra dalam sebuah webinar, Minggu (17/12).
Menurut Dedi, Gaya politik Gibran yang memainkan keibaan justru lebih mengena ke kelompok baby boomers dan gen x. Sementara, dua kelompok tersebut tidak terlalu dominan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kelompok pemilih muda justru lebih mayoritas.
Baca juga: Pemilu 2024 Disebut Paling Buruk Kualitasnya
"Gabungan baby boomers, gen x di dalam survei yang dilakukan IPO itu hanya 48 persen pemilih, 52 persennya adalah gen z dan milenial," jelas Dedi.
Politik iba Gibran tercermin saat ia melakukan kekeliruan-kekeliruan tetapi berujung meminta maaf. Contohnya saat Gibran salah sebut ibu hamil butuh asam sulfat (H2SO4) bukan asam folat. Lalu, saat Gibran yang menunjukkan gerakan isyarat atau gestur bersorak ke kubu rival pada debat pertama Pilpres 2024.
Baca juga: Mahfud MD Anggap Muhaimin Lawan Terberat Debat, Anies: Bukan Cawapres yang Muncul Mendadak
Aksi Gibran itu jadi soal. Namun, dijawab oleh Gibran dengan intonasi bicara yang merendah dan mengakui kesalahannya. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved