Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mempertahankan format debat calon presiden (capes) yang digelar perdana Selasa (12/12) malam di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, pada debat kedua berikutnya khusus untuk calon wakil presiden (cawapres), Jumat (22/12).
Ia mengeklaim debat pertama berjalan dengan lancar dan atraktif.
"Kita sudah punya benchmark dari debat pertama. Sejauh ini, setahu saya, benchmark itu akan dilanjutkan untuk digali lebih banyak terkait dengant ema dari masing-masing (debat)," kata Betty, Rabu (13/12).
Baca juga : Debat Capres Dinilai tidak Signifikan Ubah Angka Elektabilitas
Debat pertama yang mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo terbagi dari enam segmen. Segmen pertama, masing-masing capres diberi kesempatan memaparkan visi-misi masing-masing.
Pada segmen kedua dan ketiga, mereka diberi kesempatan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh para panelis.
Baca juga : Pakar Mikro Ekspresi: Ganjar Memiliki Ketulusan Hati
Dalam dua segemen itu, dua capres lainnya juga diberi kesempatan menanggapi jawaban dari capres yang diberi kesempatan menjawab pertanyaan panelis. Sementara itu, segmen keempat dan kelima adalah waktu bagi para capres saling tanya jawab. Adapun segemen keenam adalah kesempatan dari tiap capres memberikan pernyataan pamungkas.
Betty mengatakan, panelis telah menyusun pertanyaan untuk debat sesuai dengan tema dan kondisi Indonesia hari ini. Menurutnya, fungsi panelis sangat signifikan di balik layar acara debat. Hal itu disampaikannya menanggapi minimnya pertanyaan dari panelis yang dibahas dalam debat.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang menjadi salah satu panelis dalam debat capres semalam, Susi Dwi Harijanti, menjelaskan soal-soal yang disusun pihaknya beranjak dari fakta yang terjadi di masyarakat seputar pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Susi berpendapat, durasi debat yang terbatas membuat elaborasi soal dan jawaban para capres menjadi terkendala.
"Oleh karena itu, KPU seyogianya melakukan evaluasi bukan hanya mengenai durasi waktu, melainkan mencakup pula metode debat," katanya.
Menurut Susi, evaluasi diperlukan agar tujuan diadakannya debat sebagai salah satu metode kampanye dapat tercapai secara maksimal. Ini misalnya dapat dilakukan dengan melibatkan panelis sebagai subjek atif saat debat.
"Misalnya di segmen jawaban soal pertanyaan panelis, maka panelis diberi kesempatan menggali lebih lanjut. Sementara di segemen tanya jawab antarcapres, moderator bisa dilibatkan," tandas Susi.
KPU belum menentukan lokasi debat selanjutnya yang bakal diikuti tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD.
Namun, tema pada debat cawapres telah ditentukan, yakni ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (Z-5)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved