Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
CALON presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo telah menentukan sikap bahwa dirinya akan melanjutkan program hilirisasi Jokowi apabila terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang.
"Soal hilirisasi, kami akan teruskan, dan kami extend ke berbagai sektor yang punya potensi ekonomi di Indonesia," kata Ganjar seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/12).
Menurutnya, program hilirisasi menjadi salah satu cara yang dapat mengantarkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Namun saat ini, masih diperlukan adanya eksplorasi komoditas baru lainnya yang dapat dihilirisasi.
Baca juga: Jelang Debat KPU, Ganjar-Mahfud Komitmen Berantas Korupsi dan Wujudkan UU Perampasan Aset
Ia memberikan contoh komoditas di sektor kelautan yang masih belum termasuk dalam program hilirisasi pemerintah.
"Kita belum hilirisasi. Perikanan kita baru tangkap, yang lain budi daya. Kita masih butuh cold storage, pengolahan," ujar Ganjar.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga menilai bahwa program hilirisasi pemerintah saat ini masih perlu dibenahi lagi, khususnya pada sektor batu bara.
Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya akan membuka peluang besar bagi para investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya dalam proyek hilirisasi.
Baca juga: Konsolidasi Relawan Tim Amin Bentuk Posko Kerakyatan di Seluruh Indonesia
"Mari kita pilih siapa yang bisa bermitra. Saya sudah dengar posisi beberapa negara. Indonesia tegak tapi dia bisa memahami, maka kita ketemu di WTO," jelas Ganjar.
Adapun pada lain kesempatan, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Andi Widjajanto juga mengatakan visi misinya untuk hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini akan diperdalam oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut jika terpilih. (Z-6)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved