Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
SEBAGAI bagian dari manivestasi dari konsolidasi relawan yang sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, Tim Nasional pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) membentuk Posko Gerakan Rakyat mulai dari pembentukan presidium nasional, provinsi, kabupaten, hingga ke TPS,
Posko dibentuk di tiap-tiap TPS di seluruh Indonesia. Sekurangnya ada 820.000 lebih posko yang akan dibentuk untuk mengawal pemilu dan memenangkan pasangan Amin.
Hal itu disampaikan Wakil Kapten Timnas Amin, Sudirman Said, usai meresmikan Posko Gerakan Rakyat sekaligus mengukuhkan tim relawan anggota posko di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/12) petang.
Baca juga: Lagi, Kelompok Pemuda Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Muhaimin
Sudirman menuturkan pembentukan karena anggota posko harus berada di titik paling depan, TPS. Mereka akan mengawal kemenangan di setiap TPS. "Relawan harus berada di titik paling depan, karena kunci kemenangan ada di TPS," ujar Sudirman.
Sudirman menyebut ara relawan Posko Gerakan Rakyat itu akan bekerja di wilayah TPS masing-masing dalam memenangkan pasangan Amin. Tugas mereka antara lain mengajak warga agar memilih Amin pada Pemilu 2024.
"Timnas Amin akan ada di tiap TPS di seluruh Indonesia. Diperkirakan ada 820.000 posko, (satu posko) untuk satu TPS," jelas Sudirman
Sudirman menerangkan jika para relawan tersebut tiap pekan berkumpul dan berdiskusi membahas kendala-kendala dan mencari solusinya, termasuk memonitor perkembangan suara yang diperoleh.
Lanjut Sudirman, setiap posko akan mengajak 10 orang warga untuk menjadi penggerak TPS. Setiap penggerak TPS juga akan mengajak 10 warga, dan seterusnya untuk memilih Amin.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
"Nanti tiap pekan selama dua bulan ke depan akan melaporkan perkembangannya dan dimonitor dari presidium pusat. Pada liburan akhir tahun ini, kami mengajak seluruh relawan untuk pulang kampung dan membantu warga membentuk posko-posko perjuangan rakyat seperti ini," jelas mantan menteri ESDM itu.
Ia menekankan keberadaan posko untuk menangkis anggapan bahwa pasangan Amin hanya didukung kalangan perkotaan dan orang terdidik. Dengan adanya pembentulan posko membuktikan bahwa masyarakat di pedesaan juga mendukung pasangan capres nomor urut satu itu.
"Saya sebagai warga desa sini, rasanya malu kalau Pak Anies sampai kalah di kampung saya," ucap Sudirman.
Sudirman pun mengakui jika Jawa Tengah bukan medan yang ringan. Namun gelombang perubahan mulai dirasakan masyarakat sampai di kampung-kampung.
"Saya juga kaget tadi seharian blusukan ke desa-desa, ternyata animo untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin cukup tinggi," pungkas Sudirman yang kelahiran Brebes. (Z-6)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved