Upah Buruh Terus Jadi Polemik, Ganjar Ingin Terapkan Kebijakan seperti di Jateng

CALON presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa persoalan upah buruh selalu menjadi polemik setiap tahun. Dalam penyusunan atau penetapan upah minimum selalu ada pihak-pihak yang tidak puas dan bahkan tak jarang diwarnai aksi demonstrasi.

Menurutnya, dalam menetapkan upah buruh, tidak ada pihak yang bahagia atau puas dengan kebijakan yang diambil. Padahal antara pengusaha, buruh dan pemerintah sendiri sudah berunding atau berdiskusi bersama.

"Pekerja happy nggak? Nggak. Pengusaha happy nggak? Nggak. Bupati happy nggak? Nggak. Loh? Jangan-jangan salah," ujarnya dalam Dialog Capres Apindo, Senin (11/12).

Baca juga: KPU: Nobar Capres-Cawapres Ditiadakan

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun membeberkan gagasannya dalam mencari solusi terbaik. Hal itu berdasarkan pengalamannya sendiri selama masih memimpin Jawa Tengah.

Ganjar mengakui tingkat upah di Jawa Tengah terbilang rendah dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa. Namun ada kebijakan lain dari pemerintah yang bisa membantu pekerja.

Baca juga: Timnas AMIN Bersyukur Elektabilitas Anies-Muhaimin Meroket

"Ok solusinya bagaimana? Saya terapkan di Jawa Tengah. Jawa Tengah buruh upahnya rendah. Lalu saya tanya, problem harian kalian apa? 'Takut kalau sakit', yang mengurus negara, perusahaan. 'Saya takut anak saya nggak bisa sekolah', ok sekolahnya gratis kalau negeri", bebernya.

"Kalau kamu masuk kategori miskin, kamu saya kasih subsidi. 'Pak saya boros di angkot'. Baik, saya buatkan subsidi, maka saya buatkan Trans Jateng yang bisa masuk kawasan industri. Saya buatkan yang bayar Rp2.000, subsidinya Rp10 miliar," jelas Ganjar.

Hal itu, lanjutnya, justru mampu menjawab kekhawatiran buruh. Persoalan kesehatan, pendidikan anak bisa membantu para buruh. Di sisi lain, para pengusaha pun tidak terlalu dibebani lantaran pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup para buruh, secara khusus di bidang kesehatan dan pendidikan.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengaku sebagai satu-satunya Gubernur yang pernah menolak Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan. Hal itu lantaran tidak ada pihak yang senang dengan kebijakan pengupahan tersebut.

"Saya pernah jadi satu-satunya kepala daerah yang menolak PP, ketika kemudian kondisi ini berlarut, Undang-undang (UU) Tenaga Kerja, PP tentang Pengupahan dibuat. Padahal ini sebuah regulasi, yang mestinya sudah ada hearing 3 pihak itu," kata dia.

Ganjar menambahkan bila gagasan terkait persoalan buruh bisa diterapkan ke depan maka akan ada solusi bersama. Upah buruh tidak terus-terusan menjadi polemik dan setiap pihak bisa merasa puas atau cukup dengan kebijakan tersebut. (Van/Z-7)