Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
EKS Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah mimpi presiden Indonesia terdahulu yang kini diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia bercerita, dahulu Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol.
"Dan ternyata kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan seterusnya. Ketika saya menjadi menteri Bappenas di 2017, saya juga baru tahu ide memindahkan ibu kota sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ke pendahulu saja, Pak Andrinof," ungkap Bambang dalam diskusi bertajuk, IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan yang berlangsung di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Baca juga : Kementerian PUPR: IKN Dirancang agar Tak Miliki Wilayah Kumuh
Bappenas lalu melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebelum akhirnya dipilih Kalimantan Tengah sebagai IKN baru.
"Dengan membandingkan tiga provinsi tersebut dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang dipilih sekarang di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai," kata Bambang.
Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam di mana Kalimantan paling kecil. Terutama berkaitan gempa, tsunami, dan erupsi vulkanik. Kedua karena posisi Kalimantan yang sudah menjadi lokasi IKN ada di Indonesia tengah.
Baca juga : Bahas DPR Pindah ke IKN, Legislator: Kalau Gedung tak Ada, Jangan Pindah
"Jadi kita ingin buat NKRI lebih intact, lebih compact dan ibu kota ada di tengah dan bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru di luar Jawa," kata Bambang memaparkan.
IKN juga diharapkan mengurangi disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data yang dimilikinya, Bambang mengatakan sebesar 80% perekonomian Indonesia Jawa, Sumatra dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan lainnya hanya menyumbang 20% perekonomian negara.
"Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu yang perekonomian 20% itu naik. Dalam skenario 2045 kita, kalau sekarang Indonesia barat dan timur 80-20, target di 2045 75-25. Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20% ke 25% di 2045," kata Bambang. (RO/Z-7)
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved