Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah klaim mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mengaku pernah dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto saat itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 2015. Sudirman melaporkan Setya Novanto ke MKD terkait dengan saham Freeport.
"Tidak benar Presiden Jokowi memarahi Sudirman Said karena melaporkan Setya Novanto (Ketua DPR saat itu) ke MKD pada tahun 2015," katanya lewat keterangan tertulis, Sabtu (2/12).
Baca juga: Sudirman Said Ungkap Pernah Dimarahi Jokowi saat Laporkan Setnov ke MKD
Menurut Ari, Presiden Jokowi justru sangat mengapresiasi proses terbuka yang dilakukan MKD terkait kasus tersebut. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa Presiden terus mengikuti perkembangan kasus itu lewat berbagai media maupun para staf.
"Presiden juga berpesan untuk terus mendidik masyarakat karena persoalan etika itu penting bagi publik," tandas Ari.
Baca juga: Pengamat: Belum Waktunya Freeport Perpanjang Kontrak dalam Waktu Dekat
Sudirman yang saat ini menjadi Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengungkap pernah dimarahi Presiden ketika melaporkan Setya ke MKD karena diduga mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla yang saat itu menjabat Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Di tahun 2015 isu soal Setya Novanto yang meminta saham ke Freeport memang santer terdengar, bahkan hingga muncul istilah satir ‘papa minta saham’ di masyarakat.
"Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu presiden (Jokowi) sempat marah. Saya ditegur keras," aku Sudirman di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
(Z-9)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
PEMBEBASAN bersyarat eks Ketua DPR Setya Novanto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Status bebas bersyarat sampai 2029 yang diputuskan akan menghambat Setnov untuk beraktivitas.
KUASA hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto, Maqdir Ismail, menuturkan kewajiban kliennya untuk melapor setelah mendapatkan pembebasan bersyarat hanya bersifat administratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved