Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik dari lima kali debat capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yang bakal digelar KPU, tiga di antaranya adalah debat capres, dan dua sisanya debat cawapres. Dalam pelaksanaannya nanti, tiga pasangan capres-cawapres harus datang.
Menurut Idham, cawapres tetap mendampingi capresnya di atas panggung meski agendanya adalah debat capres. Begitu pula saat agenda debat cawapres, maka capresnya juga mendampingi di atas panggung.
Kehadiran pasangan secara lengkap menjadi bagian pemenuhan informasi publik berkenaan dengan visi-misi program yang bakal disampaikan capres-cawapres ke masyarakat.
Baca juga: Hilangnya Debat Cawapres Hapus Keinginan Publik untuk Tahu Kapasitas Calon
"Tapi tetap yang berdebat utamanya itu adalah masing-masing (capres atau cawapres) sesuai aturan undang-undang. Misalkan pada saat debat capres, yang berdebat itu ya capresnya. Pada saat debat cawapres, yang menjadi aktor utamanya cawapres," jelas Idham saat dikonfirmasi, Sabtu (2/12).
Menurut Idham, pendampingan capres dan cawapres dalam agenda debat tidak melanggar aturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 PKPU Nomor 15/2023, debat digelar sebanyak lima kali dengan pembagian tiga untuk capres dan dua untuk cawapres.
KPU telah mengagendakan seluruh debat dilaksanakan di Jakarta. Debat pertama dimulai pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Baca juga: Dituduh Warganet Lindungi Gibran, Ini Jawaban KPU
Debat kedua digelar pada 22 Desember 2023 dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga pada 7 Januari 2024 mengambil tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, dan infrastruktur.
Adapun debat keempat pada 21 Januari 2024 bertemakan energi, sumber daya alam, sumber mineral nusantara, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sedangkan debat terakhir digelar pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-covid society), dan ketenagakerjaan.
(Z-9)
DALAM waktu kurang dari 54 hari, nasib Wakil Presiden Kamala Harris dan Donald Trump ditentukan saat rakyat Amerika memberikan suara mereka pada pemilu 2024.
DEBAT sengit antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump pada Selasa (10/9) malam membahas isu ekonomi, imigrasi, aborsi, demokrasi, dan perubahan iklim.
MODERATOR debat presiden, Selasa (10/9), mengizinkan Wakil Presiden Amerika Seikat (AS) Kamala Harris mengulang klaim palsu tentang pemerkosaan pada 7 Oktober.
Kedua kandidat capres ini belum pernah bertemu sebelumnya dan perdebatan diduga akan berlangsung dengan gaya yang kontras.
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengaku bergembira jika Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud setuju dengan perubahan.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved