Hilangnya Debat Cawapres Hapus Keinginan Publik untuk Tahu Kapasitas Calon

BERKAITAN dengan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim As’ary yang hanya akan menghadirkan secara bersamaan baik calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) dalam lima kali acara debat dalam pilpres 2024.

"Keputusan KPU melanggar regulasi dan tidak memahami makna substansial atau mengabaikan regulasi dalam pemilu di mana baik dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu junto pasal 50 perkpu no 15 tahun 2023 terkait debat cawapres yang menghilangkan ruang kesempatan bagi warga untuk mengenali kapasitas cawapres," kata Airlangga Pribadi Kusman, 
pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) dalam keterangan, Sabtu (2/12).

"Pernyataan ketua KPU tersebut memperlihatkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami peran dan posisi penting wapres sebagai dwi tunggal dengan presiden dalam pengelolaan negara," tegas Airlangga. 

Baca juga: Cawapres bakal Didampingi Capres Saat Debat

"Cawapres bukanlah figur yang hanya menemani dan menjadi pendamping presiden secara formal, namun wapres seharusnya memiliki kapasitas dan kualitas yang setara dengan presiden, mengingat wapres adalah figur yang paling dekat dengan presiden memiliki fungsi untuk mengelola urusan urusan bernegara dan memiliki tugas yang sangat penting untuk memimpin negara ketika presiden berhalangan," papar Airlangga. 

KPU Rendahkan Posisi Cawapres

Menurut pengamat dari Unair ini, pernyataan Hasyim di atas juga memperlihatkan bahwa ketua KPU merendahkan posisi cawapres dengan menutup kesempatan bagi para kandidat wakil presiden untuk memperlihatkan kapasitas dan kredibilitasnya dari masing-masing cawapres untuk membuktikan dirinya di hadapan pertimbangan publik secara terbuka.

"Berkaitan dengan pernyataan Hasyim bahwa penghadiran baik capres maupun cawapres bersamaan dalam lima kali debat untuk memperlihatkan kemampuan dari pasangan untuk bekerjasama dalam mengurus negara memperlihatkan ketidakpahaman dari Hasyim," tegas Airlangga.

Baca juga: Dihapus KPU, Tim Anies dan Ganjar sebut Cawapres Butuh Ruang untuk Debat

Airlangga menegaskan bahwa kemampuan dari orange nomor satu dan dua di Indonesia untuk bekerja sama sangat ditentukan oleh kualitas, kapasitas dan kredibilitas secara personal dari capres maupun cawapres dan hal itu ditunjukan dengan menghadirkan secara mandiri capres maupun cawapres dalam debat publik.

"Dari berbagai hal yang memperlihatkan kontradiksi antara pernyataan Hasyim sebagai ketua KPU dengan substansi penghormatan atas hak publik untuk menyaksikan kualitas cawapres dalam debat publik sebagai manivestasi pesta demokrasi mengundang pertanyaan tentang imparsialitas dan bias kepentingan dari KPU," tuturnya. (S-4)