Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ELEKTABILITAS Gerindra mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, hingga berpeluang menggeser dominasi PDIP. Temuan survei Y-Publica menunjukkan elektabilitas Gerindra mencapai 18,6%, terpaut tipis dari PDIP yang kini sebesar 18,3%.
Baca juga: Komitmen Anies Baswedan untuk Revisi UU ITE Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas
Survei Y-Publica dilakukan pada 15-22 November 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89%, tingkat kepercayaan 95%.
Baca juga: Elektabilitas Terus Meningkat, Anies Sebut Banyak yang Inginkan Perubahan
Kekuatan PDIP sempat anjlok pada survei April setelah heboh penolakan kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia U20 ketika Indonesia rencananya menjadi tuan rumah. Namun perlahan elektabilitas PDIP kembali menguat, tetapi tidak cukup untuk menghadapi lonjakan Gerindra.
“Elektabilitas Gerindra terus melejit hingga menyalip PDIP yang sebelumnya selalu menempati posisi unggul,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono lewat keterangan yang diterima, Jumat (1/12).
Menurut Rudi, naiknya elektabilitas Gerindra ditunjang oleh dukungan publik terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. “Gerindra paling menikmati coattail effect mengingat asosasi yang kuat terhadap Prabowo sebagai figur ketua umum partai,” tandas Rudi.
Sebaliknya PDIP yang sempat anjlok kini tampak mati-matian berusaha mempertahankan diri supaya tidak kembali melorot. “Strategi kubu PDIP yang mengusung pencapresan Ganjar untuk menyerang Jokowi merupakan bagian dari upaya mengkonsolidasikan internal partai,” terang Rudi.
“Lebih-lebih dengan masuknya putera sulung Jokowi yang kini menjabat walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo, berpotensi menggerus kekuatan inti PDIP di Jawa Tengah yang selama ini digadang-gadang sebagai kandang banteng,” lanjut Rudi.
Peringkat ketiga masih diduduki Golkar dengan elektabilitas 9,1%, disusul Demokrat yang cenderung melorot dan kini sebesar 8,1%. “Posisi Demokrat sebagai oposisi terus melemah, bertambah dengan gagalnya Agus Harimurti Yudhoyono merebut tiket cawapres,” ujar Rudi.
Demokrat terpental dari Koalisi Perubahan yang mengusung pencapresan Anies Baswedan, setelah kubu Muhaimin Iskandar masuk dan dideklarasikan sebagai cawapres. “PKB bertahan pada posisi lima besar dengan elektabilitas sedikit terkoreksi menjadi 6,6 persen,” Rudi menjelaskan.
Berikutnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang naik elektabilitasnya menjadi 6,4%, disusul PKS (4,3%), PAN (2,7%), Nasdem (2,5%), dan PPP (2,4%). “Setelah itu ada Perindo (1,4 persen), Gelora (1,2 persen), dan PBB (1,0 persen), diikuti oleh Ummat (0,4 persen), Garuda (0,2 persen), dan Hanura (0,1 persen). PKN dan Buruh nihil dukungan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,7 persen," tandasnya.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved