Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ELEKTABILITAS Gerindra mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, hingga berpeluang menggeser dominasi PDIP. Temuan survei Y-Publica menunjukkan elektabilitas Gerindra mencapai 18,6%, terpaut tipis dari PDIP yang kini sebesar 18,3%.
Baca juga: Komitmen Anies Baswedan untuk Revisi UU ITE Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas
Survei Y-Publica dilakukan pada 15-22 November 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89%, tingkat kepercayaan 95%.
Baca juga: Elektabilitas Terus Meningkat, Anies Sebut Banyak yang Inginkan Perubahan
Kekuatan PDIP sempat anjlok pada survei April setelah heboh penolakan kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia U20 ketika Indonesia rencananya menjadi tuan rumah. Namun perlahan elektabilitas PDIP kembali menguat, tetapi tidak cukup untuk menghadapi lonjakan Gerindra.
“Elektabilitas Gerindra terus melejit hingga menyalip PDIP yang sebelumnya selalu menempati posisi unggul,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono lewat keterangan yang diterima, Jumat (1/12).
Menurut Rudi, naiknya elektabilitas Gerindra ditunjang oleh dukungan publik terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. “Gerindra paling menikmati coattail effect mengingat asosasi yang kuat terhadap Prabowo sebagai figur ketua umum partai,” tandas Rudi.
Sebaliknya PDIP yang sempat anjlok kini tampak mati-matian berusaha mempertahankan diri supaya tidak kembali melorot. “Strategi kubu PDIP yang mengusung pencapresan Ganjar untuk menyerang Jokowi merupakan bagian dari upaya mengkonsolidasikan internal partai,” terang Rudi.
“Lebih-lebih dengan masuknya putera sulung Jokowi yang kini menjabat walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo, berpotensi menggerus kekuatan inti PDIP di Jawa Tengah yang selama ini digadang-gadang sebagai kandang banteng,” lanjut Rudi.
Peringkat ketiga masih diduduki Golkar dengan elektabilitas 9,1%, disusul Demokrat yang cenderung melorot dan kini sebesar 8,1%. “Posisi Demokrat sebagai oposisi terus melemah, bertambah dengan gagalnya Agus Harimurti Yudhoyono merebut tiket cawapres,” ujar Rudi.
Demokrat terpental dari Koalisi Perubahan yang mengusung pencapresan Anies Baswedan, setelah kubu Muhaimin Iskandar masuk dan dideklarasikan sebagai cawapres. “PKB bertahan pada posisi lima besar dengan elektabilitas sedikit terkoreksi menjadi 6,6 persen,” Rudi menjelaskan.
Berikutnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang naik elektabilitasnya menjadi 6,4%, disusul PKS (4,3%), PAN (2,7%), Nasdem (2,5%), dan PPP (2,4%). “Setelah itu ada Perindo (1,4 persen), Gelora (1,2 persen), dan PBB (1,0 persen), diikuti oleh Ummat (0,4 persen), Garuda (0,2 persen), dan Hanura (0,1 persen). PKN dan Buruh nihil dukungan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,7 persen," tandasnya.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved