Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengungkapkan ada beberapa hal terkait dengan isu desa yang saat ini tengah mengemuka. Yakni terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan dan peningkatan dana desa dari APBN.
"Berangkat dari konteks ini tidak heran, hari ini sudah mulai kampanye, gerakan ini mengemuka, meskipun mereka berdalih bukan untuk kepentingan tertentu," terang sosok yang akrab disapa Armand itu.
Menurutnya, para peserta Pemilu 2024, baik caleg maupun capres-cawapres, harus mengedepankan narasi soal penundaan Revisi UU Desa.
Baca juga : Tak Hanya Pilpres, Masyarakat Juga Perlu Kenali Caleg di Pemilu 2024
"Karena itu menurut kami kalau 3 capres ini atau caleg berfokus atau punya hati untuk membangun desa. Proses pembahasan Revisi Undang-Undang Desa ini di-pending (ditunda) deh. Jangan di tahun politik ini," tuturnya.
Menurutnya, RUU Desa bisa dibahas nanti ketika selesai masa Pemilu 2024 atau di bawah presiden baru hasil Pilpres 2024.
"Tahun politik ini bukan masa yang cantik untuk membahas kebijakan strategis tentang desa. Perlu ketenangan, kajian mendalam yang tidak bisa dilaksanakan ketika ada hiruk-pikuk politik," tegasnya.
Baca juga : Kembali Terima Apdesi, Puan Minta Kades Jaga Desa Agar Rakyat Tenang Memilih
Sebagai gantinya, capres-cawapres harus menawarkan program dan kebijakan yang mendukung konsep 'desa membangun' atau 'membangun desa'.
"Agar mereka bisa membawakan harapan untuk pemberdayaan desa, menurut kami, dalam pilpres ini harus menjual program-program yang benar-benar bisa membangun desa atau desa membangun," ujar Herman.
Menurutnya, capres-cawapres harus masukkan program 'desa membangun' atau 'membangun desa' dalam masa kampanye, bukan malah menerima usulan Revisi UU Desa. "Para capres-cawapres ini harus benar-benar punya program untuk mendukung 4 pilar itu, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola," pungkasnya. (Z-7)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Bus rombongan perangkat desa terguling di jalan Tol Tangerang-Merak Kilometer 46, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (21/5) pagi.
Ganjar bersama Mahfud MD menegaskan bakal menjamin perlindungan masyarakat adat dan mengupayakan RUU Masyarakat Adat
Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid mengecam keras kegiatan peringatan Hari Desa Nasional yang akan dihadiri presiden
PERANGKAT desa termasuk kepala desa (perbekel) di Bali tidak ada yang diundang ke Jakarta terkait acara satu dasa warsa UU Desa yang disebut-sebut akan digelar pada 30 Januari mendatang.
DESA Panji Anom, Kabupaten Buleleng (Bali Utara), dan Desa Abiansemal, Kabupaten Badung (Bali Selatan) bersama SW Indonesia menjawab dua tantangan besar di masyarakat.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
PROGRAM kegiatan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) XXX/2025 di Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Klaten, dibuka secara resmi oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (2/7).
Pariwisata hijau merupakan jalur penting untuk melestarikan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi alat untuk mencapai kemakmuran yang merata.
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved