Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
CALON presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ingin menjaga Indonesia sebagai negara hukum agar tidak bergeser menjadi negara kekuasaan. Hal itu disampaikannya dalam acara yang digelar Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/11).
Dalam acara tersebut, Anies memaparkan tiga pilar pembangunan lestari yang ingin didorongnya. Salah satu pilar itu ialah penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi perusak lingkungan. Mantan Gubernur DKI Jakarat itu mengatakan negara sulit maju jika aturan hukumnya tidak dijaga dengan baik.
"Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Kita tidak ingin yang terjadi akhir-akhir ini justru mendorong negara kita menjadi negara kekuasaan, tetapi kita ingin Indonesia tetap negara hukum," jelas Anies.
Baca juga: Anies bakal Tinggalkan Program Food Estate karena Rusak Lingkungan
Pilar lain yang disebutnya ialah pengarusutamaan ekologi berkeadilan dalam pembangunan. Bagi Anies, upaya mengarusutamakan ekologi menjadi penting agar setiap pembangunan yang dilakukan tetap menyematkan unsur ekologi berkeadilan.
Adapun pilar ketiga yakni pemerintah yang kolaboratif. Dalam hal ini, Anies bakal melakukan pendekatan gerakan alih-alih pendekatan program. Karenanya, rakyat dapat terlibat dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca juga: Ini Ciri-Ciri Negara Gagal Versi Anies
Lebih lanjut Anies juga mengatakan ada empat komponen dalam perubahan yang diusungnya. Pertama, meningkatkan program yang sudah berjalan. Kedua, mengoreksi program yang sudah berjalan. Ketiga, menghentikan program yang sedang dikerjakan. Keempat, mengerjakan hal yang belum dikerjakan. "Bila empat hal ini ada, perubahan itu akan bisa berjalan lebih cepat," tandasnya.
Anies merupakan satu-satunya capres yang hadir dalam acara tersebut meski Walhi juga sudah mengundang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengatakan ada 1.280 mahasiswa dari 29 provinsi yang hadir pada konferensi tersebut. "Kami dalam konferensi ini sebenarnya mengundang tiga kandidat presiden, tiga putra terbaik Nusantara, tetapi paslon nomor 2 dan 3 berhalangan untuk hadir," kata Zenzi.
Menurutnya, konferensi tersebut menjadi momentum politik bagi orang muda untuk melahirkan gagasan keluar dari krisis di Indonesia. Zenzi menyebut dua krisis utama yang dihadapi secara global saat ini, yakni naiknya suhu bumi dan ekonomi ekstraktif yang mengakibatkan ketimpangan kekayaan. (Z-2)
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
"Karena Pulau Gag masuk dalam kategori pulau kecil, kegiatan penambangan bukan kegiatan yang diprioritaskan, serta dilarang sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K,"
Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melaporkan 47 korporasi perusak lingkungan dan juga terindikasi melakukan korupsi sumber daya alam (SDA) ke Kejaksaan Agung.
WALHI dan Harli melakukan audiensi selama lebih kurang 1 jam. Masing-masing WALHI perwakilan daerah menyampaikan temuan kasus i forum tersebut.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved