Anies Ingin Indonesia tidak Bergeser Jadi Negara Kekuasaan

CALON presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ingin menjaga Indonesia sebagai negara hukum agar tidak bergeser menjadi negara kekuasaan. Hal itu disampaikannya dalam acara yang digelar Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/11).

Dalam acara tersebut, Anies memaparkan tiga pilar pembangunan lestari yang ingin didorongnya. Salah satu pilar itu ialah penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi perusak lingkungan. Mantan Gubernur DKI Jakarat itu mengatakan negara sulit maju jika aturan hukumnya tidak dijaga dengan baik.

"Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Kita tidak ingin yang terjadi akhir-akhir ini justru mendorong negara kita menjadi negara kekuasaan, tetapi kita ingin Indonesia tetap negara hukum," jelas Anies.

Baca juga: Anies bakal Tinggalkan Program Food Estate karena Rusak Lingkungan

Pilar lain yang disebutnya ialah pengarusutamaan ekologi berkeadilan dalam pembangunan. Bagi Anies, upaya mengarusutamakan ekologi menjadi penting agar setiap pembangunan yang dilakukan tetap menyematkan unsur ekologi berkeadilan.

Adapun pilar ketiga yakni pemerintah yang kolaboratif. Dalam hal ini, Anies bakal melakukan pendekatan gerakan alih-alih pendekatan program. Karenanya, rakyat dapat terlibat dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Ini Ciri-Ciri Negara Gagal Versi Anies

Lebih lanjut Anies juga mengatakan ada empat komponen dalam perubahan yang diusungnya. Pertama, meningkatkan program yang sudah berjalan. Kedua, mengoreksi program yang sudah berjalan. Ketiga, menghentikan program yang sedang dikerjakan. Keempat, mengerjakan hal yang belum dikerjakan. "Bila empat hal ini ada, perubahan itu akan bisa berjalan lebih cepat," tandasnya.

Anies merupakan satu-satunya capres yang hadir dalam acara tersebut meski Walhi juga sudah mengundang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengatakan ada 1.280 mahasiswa dari 29 provinsi yang hadir pada konferensi tersebut. "Kami dalam konferensi ini sebenarnya mengundang tiga kandidat presiden, tiga putra terbaik Nusantara, tetapi paslon nomor 2 dan 3 berhalangan untuk hadir," kata Zenzi.

Menurutnya, konferensi tersebut menjadi momentum politik bagi orang muda untuk melahirkan gagasan keluar dari krisis di Indonesia. Zenzi menyebut dua krisis utama yang dihadapi secara global saat ini, yakni naiknya suhu bumi dan ekonomi ekstraktif yang mengakibatkan ketimpangan kekayaan. (Z-2)