Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KANTOR Staf Presiden (KSP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat surat edaran (SE) bersama tentang pelaksanaan screening (pemeriksaan) riwayat kesehatan petugas ad hoc pemilu. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan screening itu bertujuan menghindari banyaknya petugas ad hoc yang kelelahan dan meninggal dunia seperti pada pemilu 2019.
" Kalau enggak sehat langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan," ujar Moeldoko pada wartawan saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (20/11).
Pemeriksaan kesehatan itu melibatkan BPJS Kesehatan dengan skema pemeriksaan mandiri. Para calon petugas ad hoc pemilu diminta mengisi pertanyaan atau kuesioner soal kondisi kesehatan pribadi. Dari hasil pengisian formulir kesehatan, akan diketahui calon petugas yang berisiko atau punya riwayat kesehatan/penyakit dan yang tidak.
Baca juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024
Pada pertemuan inisiasi SE bersama itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Moeldoko menyampaikan apabila ada calon panitia ad hoc yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintah daerah bisa mendaftarkannya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan pemda bisa membantu mendaftarkan calon panitia ad hoc pemilu untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan bagi panitia ad hoc yang statusnya pekerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024
"Yang (kepesertaannya) belum aktif harus dicek keaktifannya. Jadi seluruh petugas pemilu ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form yaitu riwayat screening bisa ditindaklanjuti kesehatannya," terang Ali.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan pada pemilu 2024, akan ada 840.000 penyelenggara pemilu ad hoc yang bertugas pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Panitia ad hoc pemilu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemeriksaan kesehatan menurut Bagja penting untuk menepis isu tidak benar atau hoaks soal panitia ad hoc pemilu.
"Sehingga hoaks, berita bohong, berita tentang (petugas ad hoc) diracuni dan hal yang lain tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu," ucapnya. (Ind/Z-7)
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
KEPALA KSP memberikan arahan kepada Asosiasi Kratom Afilisiasi (AKA) Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak berkepentingan lain terkait bisnis kratom.
Mobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat. Sedangkan, untuk pejabat daerah belum dipastikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved