Pemerintah Inisiasi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Petugas Ad Hoc Pemilu

KANTOR Staf Presiden (KSP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat surat edaran (SE) bersama tentang pelaksanaan screening (pemeriksaan) riwayat kesehatan petugas ad hoc pemilu. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan screening itu bertujuan menghindari banyaknya petugas ad hoc yang kelelahan dan meninggal dunia seperti pada pemilu 2019.

" Kalau enggak sehat langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan," ujar Moeldoko pada wartawan saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (20/11).

Pemeriksaan kesehatan itu melibatkan BPJS Kesehatan dengan skema pemeriksaan mandiri. Para calon petugas ad hoc pemilu diminta mengisi pertanyaan atau kuesioner soal kondisi kesehatan pribadi. Dari hasil pengisian formulir kesehatan, akan diketahui calon petugas yang berisiko atau punya riwayat kesehatan/penyakit dan yang tidak.

Baca juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024

Pada pertemuan inisiasi SE bersama itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Moeldoko menyampaikan apabila ada calon panitia ad hoc yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintah daerah bisa mendaftarkannya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan pemda bisa membantu mendaftarkan calon panitia ad hoc pemilu untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan bagi panitia ad hoc yang statusnya pekerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024

"Yang (kepesertaannya) belum aktif harus dicek keaktifannya. Jadi seluruh petugas pemilu ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form yaitu riwayat screening bisa ditindaklanjuti kesehatannya," terang Ali.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan pada pemilu 2024, akan ada 840.000 penyelenggara pemilu ad hoc yang bertugas pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Panitia ad hoc pemilu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemeriksaan kesehatan menurut Bagja penting untuk menepis isu tidak benar atau hoaks soal panitia ad hoc pemilu.

"Sehingga hoaks, berita bohong, berita tentang (petugas ad hoc) diracuni dan hal yang lain tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu," ucapnya. (Ind/Z-7)