Pengamat Ingatkan Perangkat Desa Harus Netral

PENGAJAR Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pemerintah mulai dari pusat hingga perangkat desa harus netral. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan menjaga netralitas dalam pemilihan umum (pemilu). 

Hal itu disampaikan Emrus merespons adanya pertemuan silaturahmi para kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11). 

Acara itu diberitakan juga dihadiri oleh calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka. Koordinator acara Desa Bersatu adalah Muhammad Asri Anas. Anas merupakan bagian dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang suaranya sempat terpecah dalam menyikapi dukungan tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Baliho Kaesang Menjamur, PSI: Terima Kasih Perhatiannya

“Kepala desa adalah pimpinan masyarakat dalam struktur pemerintahan yang ada di desa, kepala desa harus netral sebagaimana presiden. Netralitas pemerintah mulai dari pusat hingga desa,” ujar Emrus ketika dihubungi, Minggu (19/11).

Emrus mengatakan apabila acara itu bersifat undangan, sebaiknya undangan itu dilakukan terhadap seluruh kepala desa. Bukan kelompok-kelompok. Selain itu, sambungnya, acara tersebut harus terbuka sehingga tidak ada asumsi bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu.

Baca juga: Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin

“Jangan sampai ada pertemuan tertutup, jangan sampai ada pertemuan setengah kamar. Ada pertemuan tertutup secara berkelompok. Jika ada pertemuan tertutup, kelompok-kelompok ini sangat tidak tepat di tengah kita ingin membangun pemilu yang akan datang, demokratis, terbuka, dan kredibel,” papar Emrus.

Lebih lanjut, Emrus mengatakan apabila salah satu pasangan calon dianggap dapat menyuarakan kepentingan para kepala desa, seharusnya gagasan atau ide yang ditawarkan juga disampaikan pada masyarakat luas. Emrus menegaskan bahwa keterbukaan harus dilakukan untuk menjamin netralitas perangkat pemerintah.

“Menurut saya di masa era informasi dan sosial media, komunikasi sekarang dengan sosial media sudah sangat masif, seharusnya kalau ada gagasan ide yang mereka tawarkan, tawarkan melalui sosial media lalu dibuat pakta integritas,” tukasnya. (Ind/Z-7)