Anies Baswedan Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

INDEKS demokrasi, indeks persepsi korupsi juga menurun, dan indeks kebebasan pers menurun. Hal itu disampaikan calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan pada Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM), di Makassar, Sabtu (18/11).

Menurut Anies, demokrasi di Indonesia ditopang dengan adanya kepastian hukum, agar berjalan degan baik, aturan main dihormati, pelanggaran yang ditindak, ketaatan pada aturan main, itu semua adalah prinsip-prinsip yang akan membuat kualitas demokrasi meningkat.

Anies juga melihat kondisi saat ini demokrasi memang harus diperkuat, dan penopang demokrasi yaitu dengan membangun trust atau kepercayaan. Terbukti, dengan indeks demokrasi pada 2015 sebesar 7,03%, dan pada 2022 turun jadi 6,71%. Lalu Indeks korupsi dari 38% turun jadi 34%, dan indeks kebebasan pers dari 59,25 ppersen jadi 54,83%.

Baca juga: Anies Baswedan Sampaikan Aparat Negara Harus Netral Demi Kepercayaan Publik

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lalu menyinggung kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai dari kinerja aparat negaranya. "Aparat negara jika menunjukkan sikap netral pada pemilu, maka kepercayaan rakyat pada negara akan kuat, trsut itu muncul, karena aparat negara mengambil sikap yang netral," sebut Anies

Tapi menurutnya, jika aparat negara mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan akan turun. "Jadi, kepercayaan itu naik atau turun, menguat atau melemah, akan dipengaruhi oleh kebijakan aparat negara. Itulah sebabnya, kenapa saya katakan, dalam sebuah demokrasi, kekuatannya itu, ditopang oleh kepercayaan. Dan kepercayaan itu ditunjukkan dengan aparat negara menjunjung tinggi aturan, menghormati aturan menegakkan aturan. Itu akan membuat kepercayaan pada negara terjaga dan itu membuat demokrasi jadi berfungsi," urai Anies.

Dalam memaparannya, Anies juga menegaskan akan menghindari konflik kepentingan, jika tepilih menjadi presiden 2024 mendatang. Caranya yaitu, dengan melakukan perencanaan dan orientasi dengan mengedepankan teknokrasi, dan semua dilakukan dengan transparansi.

"Dan lihat rekam jejak, dan tunjukkan yang pernah kami janjikan, karena semua yang kami janjikan pasti yang bisa kami kerjakan/lakukan. Dan untuk bagi-bagi jabatan ke partai politik pengusung, tentu itu ada pprsinya," ungkap Anies yang menjawab pertanyaan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Prof Prof Zainal Arifin Mochtar, tentang apa jaminan yang dilakukan Jokowi 2014 tidak terjadi di era Anies jika terpilih, mengingat kemunculan Anies mengusung tema perubahan hampir sama dengan kemunculan Jokowi periode pertama.

Anies juga bahkan sempat ditanya dan diminta penilaiannya tentang kinerja Jokowi sebagai presiden, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan Ganjar yang pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah. "Saya tidak akan jawab. Yang pasti, arah yang harus dilakukan adalah mengembalikan rasa dan muruah negara ini," pungkasnya. (Z-10)