Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
IKATAN Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Sarasehan Nasional dengan menghadirkan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan untuk berdialog mengenai demokrasi dan ekonomi, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), hari ini, Sabtu (18/11). Dalam topik' Demokrasi' anies sampaikan jika penopang demokrasi ini berjalan dengan baik karena adanya kepastian hukum.
Kemudian Anies sampaikan untuk menciptakan demokrasi yang baik perlu ada ketaatan dalam aturan main.
“Kedua demokrasi kita di topang dengan adanya rule of law dan kepastian hukum menjadi salah satu penopang yang membuat demokrasi menjadi baik aturan main yang di hormati pelanggaran yang ditindak. kemudian ketaatan kepada aturan main itulah prinsip prinsip yang akan membuat demokrasi kita meningkat nah kami melihat ini harus kembali di perkuat “ ujar Anies.
Baca juga: Anies Baswedan Akan Mengembalikan Pendidikan Pesantren Masuk Prioritas Negara
Baca juga: Hadiri Ijtima Ulama 2023, Anies-Cak Imin Digandeng di Panggung
Kemudian anies pun sampaikan kepada para Aparat untuk tunjukan sikap netral dalam pemilu, karena ketika aparat tidak netral maka kepercayaan publik akan turun. Kepercayaan publik kepada Aparat pun saat ini menurut Anies oerlu di tegakan agar demokrasi berfungsi dengan baik.
“Ketika aparat negara menunjukan sikap netral dalam pemilu maka kepercayaan negara akan kuat trust muncul karena aparat negara mengambil sikap netral tapi jika aparat negara tidak netral maka kepercaayaan akan turun jadi kepercayaan itu naik atau turun menguat atau melemah itu sangat dipengaruhi oleh aparatur negara itu sebabnya saya katakan dalam sebuah demokrasi kekuatan ditopang oleh kepercayaan dan kepercayaan harus di wujudkan dalam bentuk aparat negara menjunjung tinggi aturan menghormati menegakan aturan itu yang akan membuat kepercayaan negara itu terjaga dan itulah membut demokrasi berfungsi “ ujar Anies. (Z-10)
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved