Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Sarasehan Nasional dengan menghadirkan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan untuk berdialog mengenai demokrasi dan ekonomi, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), hari ini, Sabtu (18/11). Dalam topik' Demokrasi' anies sampaikan jika penopang demokrasi ini berjalan dengan baik karena adanya kepastian hukum.
Kemudian Anies sampaikan untuk menciptakan demokrasi yang baik perlu ada ketaatan dalam aturan main.
“Kedua demokrasi kita di topang dengan adanya rule of law dan kepastian hukum menjadi salah satu penopang yang membuat demokrasi menjadi baik aturan main yang di hormati pelanggaran yang ditindak. kemudian ketaatan kepada aturan main itulah prinsip prinsip yang akan membuat demokrasi kita meningkat nah kami melihat ini harus kembali di perkuat “ ujar Anies.
Baca juga: Anies Baswedan Akan Mengembalikan Pendidikan Pesantren Masuk Prioritas Negara
Baca juga: Hadiri Ijtima Ulama 2023, Anies-Cak Imin Digandeng di Panggung
Kemudian anies pun sampaikan kepada para Aparat untuk tunjukan sikap netral dalam pemilu, karena ketika aparat tidak netral maka kepercayaan publik akan turun. Kepercayaan publik kepada Aparat pun saat ini menurut Anies oerlu di tegakan agar demokrasi berfungsi dengan baik.
“Ketika aparat negara menunjukan sikap netral dalam pemilu maka kepercayaan negara akan kuat trust muncul karena aparat negara mengambil sikap netral tapi jika aparat negara tidak netral maka kepercaayaan akan turun jadi kepercayaan itu naik atau turun menguat atau melemah itu sangat dipengaruhi oleh aparatur negara itu sebabnya saya katakan dalam sebuah demokrasi kekuatan ditopang oleh kepercayaan dan kepercayaan harus di wujudkan dalam bentuk aparat negara menjunjung tinggi aturan menghormati menegakan aturan itu yang akan membuat kepercayaan negara itu terjaga dan itulah membut demokrasi berfungsi “ ujar Anies. (Z-10)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved