Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras tidak akan terkait dengan kampanye politik jelang kontestasi Pemilu 2024.
"Untuk menjaga bantuan sosial beras dari komoditas politik, data penerima manfaat itu sudah dalam bentuk daftar penerima, yang tahun depan kita datanya dari Kemenko PMK," kata Budi, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).
Budi menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial beras disalurkan melalui Perum Bulog secara akuntabel untuk menghindari keterkaitan dengan kampanye pasangan capres/cawapres tertentu.
Baca juga: KPU Minta Peserta Pemilu Patuhi Aturan Pemasangan Baliho
"Bulog diberikan data penerima sebanyak sekitar 22 juta penerima karena datanya dari Kemenko PMK. Data itu sudah berdasarkan nama dan alamat di daerah. Bulog atas data itu yang memberikan ke penerima," jelasnya.
Ia juga meamstikan bahwa nantinya kemasan bantuan sosial beras tidak akan memajang foto salah satu pasangan capres/cawapres tertentu. Adapun apabila ditemukan pelanggaran, kata Budi, pihak yang terlibat bakal dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ant/Z-11)
Baca juga: Mundurnya Panen Raya Gerus Pendapatan Petani
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras akan di mulai pada awal pekan depan, yakni pada Senin, 11 September 2023
Zulkifli Hasan mengaku harga beras saat ini tinggi dan belum menunjukan pergerakan turun. Namun stok masih aman.
Kegiatan penyaluran ini dihadiri langsung Presiden Jokowi yang menyerahkan bantuan pangan beras secara seremonial kepada 1.000 PBP di Lapangan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah.
KPK belum melihat ada keterlibatan mantan mensos Juliari Barubara dalam dugaan korupsi penyaluran bansos berat di kemensos.
KPK menyatakan memiliki bukti manipulasi penyaluran bansos beras di kemensos.
KPK menduga Muhammad Kuncoro Wibowo menyebar uang hasil korupsi bansos beras kemensos ke banyak pihak.
KPK menduga ada pendistribusian fiktif bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan di Kementerian Sosial.
Bansos akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Seluruh Indonesia. Salah satunya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
Dalam penyaluran Bansos Sembako dan PKH hingga diterima utuh oleh KPM, Pos Indonesia menggunakan tiga metode.
Tahun 2023 ini Bansos Sembako dan PKH memasuki tahap kedua. Salah satu wilayah yang telah menerima penyaluran bansos yaitu Bandung, Jawa Barat.
Pencairan bansos bulan Agustus ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum menerima dana bantuan pada Juli 2023 lalu.
Petugas Pos Indonesia harus masuk ke beberapa lokasi yang sulit dijangkau, untuk memastikan Bansos Sembako dan PKH terdistribusikan kepada KPM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved