Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan ribuan alat peraga sosialisasi (APS) peserta pemilu yang ternyata mengandung unsur kampanye. Atas temuan itu, Bawaslu Karawang bersama Satpol PP mulai melakukan penertiban APS yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Penertiban bakal dilakukan di seluruh kecamatan di Karawang hingga 28 November mendatang.
"APS yang mengandung unsur kampanye tentu tidak boleh dipasang karena saat ini masih tahapan sosialisasi, belum tahapan kampanye," kata Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi di Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/11).
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Mulai Pelototi ASN
Berdasarkan hasil pemetaan jajaran Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan, terdapat lebih dari 7.000 APS yang mengandung unsur kampanye. Itu tersebar di 30 kecamatan di Karawang. Ia menjelaskan APS yang memenuhi unsur kampanye adalah yang mengandung unsur citra diri, visi misi dan program, serta ajakan memilih.
Komisioner Bawaslu Karawang, Ade Permana, mengatakan, selain APS yang mengandung unsur kampanye, penertiban juga akan dilakukan terhadap APS yang melanggar Perda Karawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).
Baca juga: Wapres Minta Badan Pengawas Pemilu Tegas dan Jeli Hadapi Pelanggaran
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai,
KPU Kota Bandung setidaknya membutuhkan waktu dua hari untuk menurunkan semua alat peraga kampanye (APK) Pilwakot Bandung dan Pilgub Jawa Barat (Jabar).
Bawaslu harus peka dan jangan melulu menunggu kondisi laporan dari masyarakat.
KETUA Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan akan memperketat pengamanan terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibawa oleh pendukung
Warga Purwokerto mengeluhkan terdapat banyak Alat Peraga Kampanye (APK) pilkada yang melanggar aturan. APK dipasang menempel di tiang listrik dan dipaku dipohon.
Alat peraga kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bekasimerusak lingkungan karena dipasang tidak sesuai ketentuan antara lain dipaku di pohon.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved