Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengungkapkan Pemilu 2024 akan diwarnai dengan berbagai kepentingan politik terkait kontestasi tersebut. Ia pun tidak menyangkal bahwa seluruh rangkaian pesta demkorasi akan sangat rawan pelanggaran netralitas dari ASN.
Oleh karena itu, KASN sebagai lembaga pengawas independen berharap berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan birokrasi dan ASN kementerian/lembaga/daerah dapat ditekan. Pada periode 2020-2022, KASN mencatat ada 1.678 pelanggaran netralitas ASN.
Masih berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas bisa berbentuk pemanfaatan sumber daya birokrasi, baik berupa dukungan program, sarana dan prasarana serta aktivitas keberpihakan kepada calon tertentu.
Baca juga: Aiman: Saya tidak Menyebut Polri, tapi Oknum
"Dihadapkan pada kondisi tersebut, KASN alan melaksanakan tugas pengawasan netralitas dengan pendekatan pencegahan, perlindungan ASN dan mendorong aktivasi pengawasan internal setiap Instansi Pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain meluncurkan slogan 'ASN Pilih Netral' dalam bentuk logo, poster dan twibbon yang dapat diunduh dari tautan bit.ly/ASNpilihNETRAL," ujar Agus melalui keterangan resmi, Rabu (15/11).
Ia pun mengimbau kepada seluruh ASN untuk mengunggah slogan tersebut di akun media sosial masing-masing masing. Hal ini diharapkan menjadi gerakan serta bagian dari komitmen netralitas dan integritas yang perlu terus-menerus dijaga bersama.
Baca juga: Jawa Barat Rawan Tinggi Pelanggaran Netralitas ASN
"Logo, poster dan twibbon 'ASN Pilih Netral' bukan hanya sekadar simbol, melainkan sebagai komitmen nyata ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dengan berbagai kepentingannya," tuturnya
“Stop pelanggaran netralitas dan semoga ASN semakin profesional dan dipercaya masyarakat luas." (Z-11)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved