Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyebut terkadang negara sebagai pemangku kebijakan tidak selalu mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, Anies menyebut negara harus mau secara terbuka mendengar masukan dari pelaku dan ahli dalam penyusunan kebijakan.
“Negara memang pegang tanda tangan, tapi pengetahuannya dari mana, ada pada pelaku, ada peneliti ada pada badan-badan yang mengelola,” ungkap Anies, yang dikutip, Rabu (8/11/2023).
“Jadi negara duduk mendengarkan, dan salah satu sumber yang harus didengarkan untuk memperbaiki ekosistem adalah IKAPPI itu yang harus didengarkan,” tambahnya.
Baca juga: Anies Baswedan: Ketimpangan dan Pengangguran Harus Segera Diatasi
Anies menerangkan dalam kerja birokratis harus disertai dengan gagasan dan ideologi agar konsisten dalam penyusunan kebijakannya.
Ia mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang membuat kebijakan untuk mengintegrasikan kendaraan umum di Jakarta.
Baca juga: Anies: Republik Ini Tidak Didesain untuk Sekelompok Orang
“Kami ingin mengubah sistem ini menjadi sistem yang terintegrasi, bagaimana caranya? Ya ngobrol bareng mereka, duduk bareng,” ungkapnya.
Anies lantas mengatakan ideologi seperti itu yang akan dibawa jika ia terpilih nantinya.
“Itulah ideologi yang kita bawa. Kalau kita bisa kerjakan, Insya Allah dalam jangka panjang kita bisa bersyukur menjadi bagian dari perjuangan,” tandas Anies.
(Z-9)
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PKB bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved