Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BAKAL calon presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengatakan ketimpangan dan pengangguran merupakan masalah yang harus segera diselesaikan seiring dengan upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran tapi juga ketimpangan yang ada menjadi PR yang sesungguhnya," kata Anies dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta, Rabu (8/11), seperti dilansir dari Antara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan perlu lebih banyak mengalirkan investasi ke sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor manufaktur dan pertanian.
Selain itu, ia mengatakan perlu ada peningkatan keterampilan dan budaya kerja sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing kompetitif di pasar kerja. Negara dapat memfasilitasi kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, di samping melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Anies yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara pada 2022 sebesar 22,94 persen namun penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,08 persen.
Baca juga:
> Anies Sebut Beratnya Tantangan Pasar Tradisional ke Depan
> Kolaborasi dengan Satu Data untuk Atasi Kemiskinan
Laju PDRB Jawa Tengah 5,31 persen dan penurunan TPT 0,21 persen, Laju PDRB Papua 8,97 persen dan penurunan TPT 0,17 persen, serta Laju PDRB Jambi 5,13 persen dan penurunan TPT 0,06 persen.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di barat dan timur Indonesia yang terjadi selama 10 tahun terakhir. IPM Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 menjadi 74,19 pada 2022, sementara IPM Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dari 64,81 pada 2013 menjadi 69,47 pada 2022.
"Yang dibutuhkan bukan policy saja tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandangan kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan terhadap kualitas pertumbuhan ke depan," ujarnya.
Oleh karenanya, ia mengusulkan paradigma untuk menghadirkan satu kemakmuran, yakni dari fokus utama pertumbuhan menuju pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan, dari pendekatan sektoral menuju pendekatan
sektoral dan teritorial, dari menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan persoalan warga.
Ia juga menekankan outcome yang harus dicapai berupa pengembangan kualitas manusia yang merata, pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kemudahan berbisnis dan investasi inklusif. (Z-6)
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved