Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kepada Anwar Usman, yakni pemberhentian dari jabatan Ketua MK, melampaui ekspektasinya. Ia pun mengapresiasi sanksi tegas MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie tersebut.
"Bagus, di luar ekspetasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak memimpin sidang," ujar Mahfud yang ditemui usai acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu bertajuk 'Mewujudkan Pemilu Berintegritas' yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (8/11).
Mahfud menyebut putusan MKMK pada Selasa (7/11) itu berani. Ia berpendapat, jika MKMK menjatuhkan sanksi pemecatan, justru membuka ruang Anwar untuk mengajukan banding. Namun, adik ipar Presiden Joko Widodo itu tidak bisa melayangkan banding karena ia hanya diberhentikan dari jabatan Ketua MK.
Baca juga: Supaya Tak Membebani MK, Anwar Usman Didesak Mundur dari Hakim Konstitusi
"Karena naik banding bukan hanya risiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja hakim banding masuk angin. Makanya bagus itu Jimly. Salut, lah," katanya.
Melalui putusan MKMK, Mahfud menegaskan bahwa intervensi dalam memutus perkara di MK tidak boleh lagi diintervensi. Anwar bersama delapan hakim konstitusi lainnya diperkarakan di MKMK terkait putusan uji materi syarat usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca juga: Diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman tidak Bisa Ajukan Banding
Kendati demikian, Mahfud yang juga merupakan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo mengatakan Pilpres 2024 harus berjalan dengan pasangan yang ada pasca-putusan MKMK. Selain Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, bakal capres-cawapres lainnya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Pilpres 2024 harus berjalan dengan pasangan yang ada," tandas Mahfud. (Z-11)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
HAKIM Konstitusi Arief Hidayat mengaku miris melihat komentar negatif terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sedang sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved