Suku Bunga Tinggi, Apindo: Tak Cukup dengan Guyuran Insentif

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai guyuran insentif dari pemerintah tak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kebijakan suku bunga yang tinggi.

Teranyar, Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional untuk memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sementara, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 25 basis poin ke level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2023.

"Insentif saja tidak cukup untuk mendatangkan investor di sektor tertentu karena yang lebih dibutuhkan calon investor adalah perbaikan iklim usaha secara menyeluruh," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (24/10).

Baca juga: Kondisi Eksternal Dorong BI Naikkan Suku Bunga

Shinta mengibaratkan pemberian insentif seperti hidangan penutup atau dessert, bukan hidangan utama atau main course yang secara esensi insentif tidak terlalu dibutuhkan oleh investor, ketimbang dengan kondisi iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

"Lagipula insentif pun ada thresholds atau batas, sehingga tidak bisa secara substansial menggantikan beban-beban usaha yang disebabkan oleh iklim usaha yang tidak kompetitif," terangnya.

Baca juga: Risiko Bank Tinggi jika Naikkan Suku Bunga Kredit

Menurutnya, perbaikan iklim usaha secara menyeluruh diperlukan agar mekanisme pasar atas investasi oleh pemodal di Indonesia pada sektor tertentu bisa berjalan dengan lancar.

Mekanisme pasar yang dimaksud, lanjut Shinta, seperti value added atau nilai ekonomi yang lebih bagi investor seperti kelayakan finansial, profitabilitas yang lebih tinggi, kegiatan produksi yang lebih stabil atau resilient dari disrupsi.

"Dan juga kesempatan memanfaatkan pasar yang lebih besar dibandingkan berinvestasi di negara lain," ungkapnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan bagi investor yang penting ialah kepastian dalam dunia usaha dengan kondisi politik yang kondusif.

"Jangan sampai kebijakan dan situasi politik yang ada menambah ketidakpastian di sektor ekonomi," ucapnya.

Bob menambahkan dengan fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah dapat menjadi berkah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekspor, namun dapat memukul pengusaha dengan kegiatan impor karena kenaikan harga. (Ins/Z-7)