Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar mengatakan penyusunan Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) masih dalam proses penuntasan. Koalisi masih mematangkan cara kerja, model strategi dan berbagai hal pendukung lainnya.
"Rekrutmen, persediaan, cara kerja, model strategi. Semua harus tuntas dulu konsepnya baru kami umumkan," ujar Muhaimin di Jakarta, Senin (23/10).
Dia pun menepis isu yang menyebut lambatnya pengumuman Timnas Amin lantaran alotnya pembagian kekuasaan (power sharing). "Tidak ada itu. Ini soal kecocokan saja," imbuhnya.
Baca juga: NasDem: Banyak Tokoh Nasional yang Mau Berjuang Bersama Anies-Muhaimin
Terkait sejumlah nama yang diisukan akan mengisi struktur Timnas Amin, seperti Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, hingga Dewan Penasihat (Mustasyar) PBNU Said Aqil Siroj, Cak Imin hanya meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi terkait.
"Pokoknya nanti diumumkan."
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya akan mengumumkan struktur Timnas AMIN sebelum Rabu (25/10).
Baca juga: Cak Imin Nyelepet Anies: Mumpung Belum Jadi Presiden
"Insya Allah, sebelum 25 Oktober kami akan umumkan siapa yang mengisi pos-posnya," ucap Willy di kompleks parlemen, Jakarta. (Ant/Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved