Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOALISI Bersama Rakyat (Kobar) ikut merespons dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan batas usia capres dan cawapres.
Baca juga: Usai Temui Zulhas dan Airlangga, Gibran Beri Sinyal Temui SBY-AHY
Kobar menilai, adanya dukungan ataupun kritikan dari publik terhadap putusan MK tersebut adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kritik tetap harus mengedepankan etika dan menghormati harkat martabat setiap orang, terkhusus Presiden sebagai Kepala Negara.
"Kami heran dan menyesalkan adanya kritik dan komentar di media sosial dari beberapa elit politik, pengamat, dan influencer, yang sangat berlebihan, bahkan mendiskreditkan dan menyerang figur Presiden Jokowi dan keluarganya," tandas pendiri Kobar, Arnold Panjaitan lewat keterangan yang diterima, Sabtu (21/10).
Baca juga: Golkar Resmi Tetapkan Gibran Sebagai Cawapres Prabowo
Menurutnya, respons yang muncul dari para elite politik, pengamat, dan influencer ini, hanya memakai perspektif sepihak saja dan tidak memiliki landasan yang jelas.
"Kan Pak Jokowi masih nyatakan ojo kesusu, ojo grusa grusu," ujar Arnold.
Arnold menduga, hujatan dan serangan ini yang justru bisa membuat Presiden Jokowi dan keluarganya tidak nyaman dan malah dapat merenggangkan hubungan baik yang selama ini telah terjalin.
"Sekarang mereka menyerang Pak Jokowi, padahal selama sembilan tahun ini, mereka-mereka ini yang sudah banyak menikmati pemerintahan Jokowi," tegas Arnold.
Namun, Kobarmemastikan, masih sangat banyak rakyat Indonesia yang mencintai Presiden Jokowi dan tidak terpengaruh dengan narasi negatif yang dibangun di media sosial pasca putusan MK beberapa hari lalu.
"Mayoritas rakyat Indonesia mencintai dan puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Pak Jokowi juga membuat Indonesia disegani oleh para pemimpin dunia. Rakyat masih ingin visi kepemimpinan Presiden Jokowi dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya," ujarnya.
Ia menilai, menjelang Pilpres 2024 ini, banyak partai politik dan capres yang mengharapkan dukungan dari Presiden Jokowi karena masih sangat besarnya kepercayaan rakyat.
"Pak Jokowi masih terus berusaha agar Pemilu 2024 tidak ada polarisasi ataupun konflik di antara elit politik. Beliau berusaha agar Pemilu ini menjadi momen kegembiraan rakyat. Ssesama kawan sendiri tidak saling serang, tidak berkompetisi seakan-akan setelah Pemilu 2024 akan kiamat," terang Arnold.
Hal ini, lanjut Arnold, yang berkali-kali dalam berbagai forum disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau berharap elit politik dan rakyat Indonesia bisa menjalani momen Pemilu 2024 dengan guyub, damai, tidak saling menyerang, melainkan mengedepankan gagasan dan program.
"Kami adalah orang-orang yang loyal, setia bersama Pak Jokowi, dan manifesto politik Kobar pada Pemilu 2024 akan sejalan dengan arah dari Pak Jokowi," pungkasnya. (RO/P-3)
Alumni menolak pencalonan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Per hari ini, ada dua catatan hitam, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Serangan brutal militer Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah menewaskan 27.238 orang dan menyebabkan 66.452 warga Gaza terluka.
SEMUA menjadi tak sama lagi ketika melihat realitas dan 'warisan' Presiden Joko Widodo pada pemilu serentak 2024 ini.
Komika dan aktor Fico Fachriza, berpendapat bahwa anak muda memang perlu kritis sekaligus santai. Meski begitu, hal tersebut tidak berarti membenarkan apa yang dilakukan Gibran.
PERATURAN Pemerintah (PP) No 53/2023 tentang tidak diperlukannya lagi mundur dari jabatan bagi pejabat publik yang mengikuti kontestasi pemilu akhirnya menjadi bumerang bagi capres Prabowo
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved