Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOALISI Bersama Rakyat (Kobar) ikut merespons dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan batas usia capres dan cawapres.
Baca juga: Usai Temui Zulhas dan Airlangga, Gibran Beri Sinyal Temui SBY-AHY
Kobar menilai, adanya dukungan ataupun kritikan dari publik terhadap putusan MK tersebut adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kritik tetap harus mengedepankan etika dan menghormati harkat martabat setiap orang, terkhusus Presiden sebagai Kepala Negara.
"Kami heran dan menyesalkan adanya kritik dan komentar di media sosial dari beberapa elit politik, pengamat, dan influencer, yang sangat berlebihan, bahkan mendiskreditkan dan menyerang figur Presiden Jokowi dan keluarganya," tandas pendiri Kobar, Arnold Panjaitan lewat keterangan yang diterima, Sabtu (21/10).
Baca juga: Golkar Resmi Tetapkan Gibran Sebagai Cawapres Prabowo
Menurutnya, respons yang muncul dari para elite politik, pengamat, dan influencer ini, hanya memakai perspektif sepihak saja dan tidak memiliki landasan yang jelas.
"Kan Pak Jokowi masih nyatakan ojo kesusu, ojo grusa grusu," ujar Arnold.
Arnold menduga, hujatan dan serangan ini yang justru bisa membuat Presiden Jokowi dan keluarganya tidak nyaman dan malah dapat merenggangkan hubungan baik yang selama ini telah terjalin.
"Sekarang mereka menyerang Pak Jokowi, padahal selama sembilan tahun ini, mereka-mereka ini yang sudah banyak menikmati pemerintahan Jokowi," tegas Arnold.
Namun, Kobarmemastikan, masih sangat banyak rakyat Indonesia yang mencintai Presiden Jokowi dan tidak terpengaruh dengan narasi negatif yang dibangun di media sosial pasca putusan MK beberapa hari lalu.
"Mayoritas rakyat Indonesia mencintai dan puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Pak Jokowi juga membuat Indonesia disegani oleh para pemimpin dunia. Rakyat masih ingin visi kepemimpinan Presiden Jokowi dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya," ujarnya.
Ia menilai, menjelang Pilpres 2024 ini, banyak partai politik dan capres yang mengharapkan dukungan dari Presiden Jokowi karena masih sangat besarnya kepercayaan rakyat.
"Pak Jokowi masih terus berusaha agar Pemilu 2024 tidak ada polarisasi ataupun konflik di antara elit politik. Beliau berusaha agar Pemilu ini menjadi momen kegembiraan rakyat. Ssesama kawan sendiri tidak saling serang, tidak berkompetisi seakan-akan setelah Pemilu 2024 akan kiamat," terang Arnold.
Hal ini, lanjut Arnold, yang berkali-kali dalam berbagai forum disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau berharap elit politik dan rakyat Indonesia bisa menjalani momen Pemilu 2024 dengan guyub, damai, tidak saling menyerang, melainkan mengedepankan gagasan dan program.
"Kami adalah orang-orang yang loyal, setia bersama Pak Jokowi, dan manifesto politik Kobar pada Pemilu 2024 akan sejalan dengan arah dari Pak Jokowi," pungkasnya. (RO/P-3)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan urusan bakal calon wakil presiden (bacawapres) ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
PRESIDEN Joko Widodo diminta tegas dalam menyikapi rencana KPU yang tidak mewajibkan calon presiden dan calon wakil presiden berlatar belakang menteri untuk mundur dari jabatan
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia hadir ditemani beberapa orang.
KETUA Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan dengan para ketum partai politik (parpol) pendukung capres Ganjar Pranowo.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar punya kans menarik untuk berlaga di Pilpres 2024.
MEMILIKI elektabilitas kokoh menjadi daya pikat Menteri BUMN Erick Thohir untuk diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved