Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan netralitas tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, saat proses pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimulai hari ini, Sabtu (21/10). Prajurit TNI, sebagaimana halnya anggota Polri, dilarang memilih dan mesti bersikap independen.
"TNI/Polri enggak boleh memilih dan tidak boleh calonkan diri, yang sekarang periksa kan tim dokter RSPAD dan banyak yang tentara nasional dan bahkan dokter," ujar Bagja di RSAD, Jakarta.
Bagja mengakui pihaknya tidak mendapatkan daftar nama dokter yang memeriksa kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden. Namun, ia akan berkoordinasi untuk memastikan independensi tim pemeriksa tetap terjaga. Sebab, potensi pelanggaran dalam setiap tahapan tetap ada.
Baca juga : Bawaslu Akui Sulit Tindak dan Awasi Netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024
"Dalam prosesnya, ada potensi, kemudian munculah Bawaslu awasi netralitas ASN TNI/Polri, potensi tetap ada untuk pelanggaran," tandas Bagja.
Sebelumnya, permintaan agar tim pemeriksa kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk independen dan imparsial disampaikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Sejak Pemilu 2004, IDI selalu dilibatkan dalam tes pemeriksaan kesehatan calon pemimpin negeri.
Menurut PB IDI, status kesehatan calon presiden dan wakil presiden tidak harus bebas dari penyakit maupun kecacatan. Setidaknya, para calon harus dapat melakukan kegiatan fisik sehar-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan bakal mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam lima tahun ke depan. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved