Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto sedang mengalami turbulensi keyakinan terkait laga di Pilpres 2024.
“Satu sisi ia terlanjur percaya dengan sokongan Jokowi, sisi lain di saat genting Jokowi belum juga memberi arahan dan bahkan belum tiba di Indonesia,“ kata Dedi (20/10).
Kemarin, dua pasangan capres-cawapres, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD telah mendaftarkan diri ke KPU. Tinggal capres Prabowo saja yang belum menentukan pilihannya. Dedi menilai ada juga kekhawatiran lain berupa desakan mitra koalisi yang meminta segera dipastikan siapa yang akan ditunjuk Prabowo.
Baca juga: Ada Nama Gibran, PDIP Tugaskan Kada Sosialisasikan Ganjar-Mahfud MD
Dedi menerangkan dari nama-nama yang beredar, mengerucut ke dua nama yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir. Dari dua nama tersebut, hanya Gibran yang potensial untuk diterima semua pihak. Erick punya pertentangan cukup kuat dari Golkar, senentara Airlangga juga beresiko ditolak PAN. Untuk itu, bukan tidak mungkin jika Prabowo pada akhirnya kembali ke Jokowi dan meminta Gibran menjadi pendamping.
Gibran sendiri sudah mendapat ‘karpet merah’ untuk maju sebagai cawapres. Meski begitu polemik di masyarakat juga kencang menolak ‘dinasti politik’.
Baca juga: Survei Indikator : Bila Head to Head, Prabowo Unggul Jauh dari Ganjar
"Daya tawar Gibran dan kekuatan bapaknya tidak bisa dinafikan sebagai modal besar jelang Pilpres 2024. Tidak saja sebagai titik temu dalam persimpangan, tetapi Gibran adalah mesin politik yang cukup kuat karena dimotori oleh kekuasaan, yakni Presiden Jokowi," sambungnya.
Kendati demikian, dari dua nama ini, jika melihat kompetensi kelayakannya, Dedi berpendapat keduanya belum punya rekam jejak yang baik.
“BUMN alami persoalan pelik, kerugian melanda, dan persoalan rumit lain. Pun Gibran, belum cukup jelas untuk prestasinya yang dianggap bisa merepresentasikan tokoh nasional,“ jelas Dedi.
Kalau Prabowo ingin mencari sosok pendamping yang kelihatan hasil kerjanya, pilihannya Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
“Justru, jika orientasi cawapres soal kapasitas, maka mestinya Prabowo gandeng Airlangga. Ia jelas menyelamatkan negara ini dari pandemi, dan itu konkrit, di saat negara maju kesulitan, Indonesia bertahan bahkan sempat naik hingga 7 persen ekonomi nasional kita,” tandas Dedi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai kebuntuan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menentukan cawapres untuk Prabowo Subianto patut segera dimusyawarahkan dan diselesaikan. Nama Erick Thohir disebut sebagai kandidat cawapres Prabowo. Meski demikian, Golkar tampak enggan untuk mendukungnya.
"Soal Golkar, tentu harus berkompromi dengan Jokowi dan Erick Thohir. Dan kelihatannya Golkar masih belum mau, (atau) tidak mau Erick menjadi cawapresnya Prabowo," terangnya.
Menurut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu, Partai Golkar mempunyai alasan kuat untuk menolak cawapres dari luar kader partainya. Sebab itu, Erick patut melakukan lobi politik untuk memperoleh dukungan Golkar.
"Golkar tentu rasional dengan alasan itu. Mungkin ingin harganya tinggi, karena jaringan politik, tentu Erick Thohir harus melobi Golkar, melobi Airlangga agar mendukung dirinya," sambungnya.
Ujang menilai Golkar akan bersikap rasional dengan melakukan kompromi-kompromi politik.
"Selama ini Golkar tidak menerima Erick Thohir, akankah menerima? Bisa jadi. Politik itu kan selalu ada dinamika. Saya melihat kalau Golkar dikompensasi dengan tinggi ya bisa saja Golkar mendukung Erick. Kan Golkar bagaimana Jokowi dan Jokowi kan dekat dengan Erick juga,” pungkasnya. (RO/Z-7
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved