Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMUNCULAN nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden pada pilpres 2024 menuai pro dan kontra publik. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah menyebut pihak-pihak yang kontra terhadap kemunculan nama Gibran merupakan kelompok yang merasa terancam kekuasaannya.
"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif terancam dengan masifnya dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," jelas pria yang akrab disapa Semar dalam keterangan tertulis, Minggu (15/10).
Semar juga menilai munculnya nama Gibran yang juga merupakan anak Presiden Joko Widodo tidak ada hubungan dengan dinasti politik seperti yang banyak pihak khawatirkan. "Saat ini Presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80% kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode tetapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," tegas pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Baca juga: PSI Hormati Apapun Putusan MK soal Usia Capres Cawapres
Ia menegaskan dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi siapapun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. "Ruang demokrasi itu kan bebas dan siapa pun memiliki hak yang sama termasuk Gibran. Jadi jika masyarakat mengendaki karena melihat track record dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil kenapa tidak," tambah Semar.
Di akhir, ia kembali mengungkap bahwa ada kelompok yang panik dan membangun opini liar jika Gibran maju pilpres menjadi dinasti politik. "Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi tahun 1998 termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun. Jangan kebolak balik ya bukan Jokowi tetapi justru yang antidemokrasi dan menerapkan politik dinasti itu ya kelompok itu," pungkasnya. (Z-2)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved