Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEMUNCULAN nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden pada pilpres 2024 menuai pro dan kontra publik. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah menyebut pihak-pihak yang kontra terhadap kemunculan nama Gibran merupakan kelompok yang merasa terancam kekuasaannya.
"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif terancam dengan masifnya dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," jelas pria yang akrab disapa Semar dalam keterangan tertulis, Minggu (15/10).
Semar juga menilai munculnya nama Gibran yang juga merupakan anak Presiden Joko Widodo tidak ada hubungan dengan dinasti politik seperti yang banyak pihak khawatirkan. "Saat ini Presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80% kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode tetapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," tegas pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Baca juga: PSI Hormati Apapun Putusan MK soal Usia Capres Cawapres
Ia menegaskan dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi siapapun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. "Ruang demokrasi itu kan bebas dan siapa pun memiliki hak yang sama termasuk Gibran. Jadi jika masyarakat mengendaki karena melihat track record dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil kenapa tidak," tambah Semar.
Di akhir, ia kembali mengungkap bahwa ada kelompok yang panik dan membangun opini liar jika Gibran maju pilpres menjadi dinasti politik. "Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi tahun 1998 termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun. Jangan kebolak balik ya bukan Jokowi tetapi justru yang antidemokrasi dan menerapkan politik dinasti itu ya kelompok itu," pungkasnya. (Z-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved