Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMUNCULAN nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden pada pilpres 2024 menuai pro dan kontra publik. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah menyebut pihak-pihak yang kontra terhadap kemunculan nama Gibran merupakan kelompok yang merasa terancam kekuasaannya.
"Sangat terlihat sekali ada pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan di parlemen dan eksekutif terancam dengan masifnya dukungan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihak yang panik tersebut terus melakukan berbagai cara untuk memuluskan agendanya," jelas pria yang akrab disapa Semar dalam keterangan tertulis, Minggu (15/10).
Semar juga menilai munculnya nama Gibran yang juga merupakan anak Presiden Joko Widodo tidak ada hubungan dengan dinasti politik seperti yang banyak pihak khawatirkan. "Saat ini Presiden Joko Widodo masih mendapatkan 80% kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya, jika hanya ingin melanggengkan kekuasaan bisa saja didorong untuk tiga periode tetapi itu tidak dilakukan oleh presiden karena menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," tegas pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Baca juga: PSI Hormati Apapun Putusan MK soal Usia Capres Cawapres
Ia menegaskan dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi siapapun memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. "Ruang demokrasi itu kan bebas dan siapa pun memiliki hak yang sama termasuk Gibran. Jadi jika masyarakat mengendaki karena melihat track record dalam memimpin Kota Solo dinilai bagus dan berhasil kenapa tidak," tambah Semar.
Di akhir, ia kembali mengungkap bahwa ada kelompok yang panik dan membangun opini liar jika Gibran maju pilpres menjadi dinasti politik. "Sebagai aktivis 98 kami melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menjaga marwah dari agenda reformasi tahun 1998 termasuk memperjuangkan demokrasi Indonesia agar tidak lagi terpasung dan terbelenggu oleh kelompok politik manapun. Jangan kebolak balik ya bukan Jokowi tetapi justru yang antidemokrasi dan menerapkan politik dinasti itu ya kelompok itu," pungkasnya. (Z-2)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved