Jelang Putusan MK, Pengamat : Publik Sensitf dengan Nepotisme

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan masyarakat masih punya sensitivitas yang kuat terhadap praktik-praktik nepotisme. 

Hal itu ia sampaikan merespons keresahan masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. 

Gugatan itu dikaitkan dengan wacana putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut menjadi sosok potensial maju sebagai cawapres, namun usianya belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang.

Baca juga : Masyarakat Minta MK Konsisten dan Tolak Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres

“Masyarakat masih punya sensitivitas yang kuat terhadap praktik-praktik nepotisme yang turunannya adalah dinasti politik,” ujar Ray dalam diskusi bertajuk ‘MK : Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan’ yang digelar di Jakarta, Minggu (15/10).

Baca juga : Warga Dikejutkan Spanduk Kritisi Mahkamah Konstitusi Terpasang di Jalan Kota Bogor

Ia mengingatkan bahwa penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme secara besar-besaran terjadi pada era Orde Baru. Poin pertama tuntutan masyarakat dan mahasiswa saat itu adalah adalah tolak KKN. 

Saat itu, terang Ray, Presiden Soeharto menunjuk puterinya Siti Hardijanti Hastuti Soeharto atau akrab disapa Mbak Tutut sebagai menteri sosial.

“Hanya butuh 3 bulan setelah Pak Harto melantik anaknya sebagai menteri sosial, menyatakan berhenti sebagai presiden,” ucap Ray. 

Masyarakat tengah menyorot MK sebab Ketua MK Anwar Usman turut menangani sengketa yang ada kaitannya dengan Gibran. Anwar merupakan suami dari adik Presiden Jokowi.

Keresahan masyarakat bahwa MK akan mengabulkan gugatan itu sehingga Gibran bisa menjadi calon wakil presiden, sambung Ray, sudah dibaca oleh istana. Ia menyebut saat Rapat Kerja Nasional Relawan Pro Jokowi (Projo), Sabtu (14/10), Gibran digadang-gadang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju.

“Situasi ini mulai dibaca oleh pihak istana, acara Projo setengah sukses. Tidak sampai pada gong deklarasi calon presiden di acara itu. Pak Prabowo tidak hadir, dan Gibran juga tidak hadir. Padahal sebelumnya ada keyakinan yang sangat kuat bahwa deklarasi terhadap Pak Prabowo akan dilakukan sebagai calon presiden. Menurut saya, sinyal sudah mulai dibaca di istana bahwa masyarakat mulai gerah dengan situasi seperti sekarang,” papar Ray.

Ia lebih lanjut menyampaikan sekalipun istana mulai menahan diri, menurutnya respons negatif akan meningkat. Bahkan PDIP, sambungnya, mulai akan membuat perhitungan khususnya pada Gibran dan itu sampai pada Jokowi.

“Mengevaluasi keanggotaan Gibran sebagai anggota PDIP masih akan terus dipertahankan atau tidak,” ucap Ray.

Pasalnya hingga saat ini, Gibran belum angkat bicara soal dirinya yang akan dicalonkan berpasangan dengan Prabowo. Ray berujar apabila Gibran menyatakan tidak berkenan dicalonkan, kecurigaan masyarakat akan hilang apapun putusan MK nantinya. 

Saat ini masyarakat, menurut Ray mencurigai ada proses politik di balik gugatan di MK yakni untuk memuluskan agar Gibran bisa menjadi bakal calon wakil presiden.

“Sekarang objektivitas hukum MK (akan) dipertanyakan (jika MK menyatakan menerima gugatan batas usia minimal capres dan cawapres) dan ada proses politiknya di belakang sehingga membuat nama MK agak tercemar,” tukas Ray.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLHI) yang juga pembicara dalam acara itu menambahkan kekhawatiran masyarakat wajar.

“MK seharusnya menjadi benteng keadilan terakhir. Masyarakat tidak bisa diam dan harus menjaga MK seperti konstitusi. Etik harus ditempatkan di atas hukum,” ucap dia. (Z-8)