Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa perbedaan pilihan politik dalam pemilu adalah hal wajar. Perbedaan itu tidak boleh menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.
Ia menginstruksikan TNI bergerak cepat jika mulai ada percikan-percikan api yang membahayakan kehidupan sosial.
"Kita telah memasuki tahun politik, saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," kata Jokowi dalam Upacara HUT ke-78 TNI di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (5/10).
Baca juga: Presiden Apresiasi TNI: Terima Kasih telah Jadi Benteng Terdepan
Selain itu, Kepala Negara juga meminta TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Kedua instansi tersebut harus berkolaborasi mengamankan dan menyukseskan gelaran pesat demokrasi tahun depan.
"Tetap pelihara watak ksatria, selalu jadikan Sapta Marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Presiden Instruksikan Bentuk Dana Pariwisata
Dalam Upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Ia sempat menaiki tank untuk memeriksa pasukan upacara.
Peringatan HUT TNI pada tahun ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri tiga matra darat, laut dan udara akan selalu solid, kokoh dan loyal kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan akan terus mengawal demokrasi bersinergi dengan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. (Ant/Z-11)
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved