Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa perbedaan pilihan politik dalam pemilu adalah hal wajar. Perbedaan itu tidak boleh menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.
Ia menginstruksikan TNI bergerak cepat jika mulai ada percikan-percikan api yang membahayakan kehidupan sosial.
"Kita telah memasuki tahun politik, saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," kata Jokowi dalam Upacara HUT ke-78 TNI di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (5/10).
Baca juga: Presiden Apresiasi TNI: Terima Kasih telah Jadi Benteng Terdepan
Selain itu, Kepala Negara juga meminta TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Kedua instansi tersebut harus berkolaborasi mengamankan dan menyukseskan gelaran pesat demokrasi tahun depan.
"Tetap pelihara watak ksatria, selalu jadikan Sapta Marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Presiden Instruksikan Bentuk Dana Pariwisata
Dalam Upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Ia sempat menaiki tank untuk memeriksa pasukan upacara.
Peringatan HUT TNI pada tahun ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri tiga matra darat, laut dan udara akan selalu solid, kokoh dan loyal kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan akan terus mengawal demokrasi bersinergi dengan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. (Ant/Z-11)
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Pesawat Saudia Airlines yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, pada Sabtu (21/6) pagi ini, dinyatakan aman setelah mendapatkan ancaman bom.
LULUSAN Akademi Militer tahun 1998 dari korps Kopassus, Kolonel Inf Kurniawan meraih predikat Distinguished Graduate di program CISA National Defense University, Amerika Serikat (AS).
Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menambahkan bahwa TNI akan mengedepankan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya,
TNI merespons cepat informasi pengalihan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah–Jakarta ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved