Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa perbedaan pilihan politik dalam pemilu adalah hal wajar. Perbedaan itu tidak boleh menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.
Ia menginstruksikan TNI bergerak cepat jika mulai ada percikan-percikan api yang membahayakan kehidupan sosial.
"Kita telah memasuki tahun politik, saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," kata Jokowi dalam Upacara HUT ke-78 TNI di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (5/10).
Baca juga: Presiden Apresiasi TNI: Terima Kasih telah Jadi Benteng Terdepan
Selain itu, Kepala Negara juga meminta TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Kedua instansi tersebut harus berkolaborasi mengamankan dan menyukseskan gelaran pesat demokrasi tahun depan.
"Tetap pelihara watak ksatria, selalu jadikan Sapta Marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Presiden Instruksikan Bentuk Dana Pariwisata
Dalam Upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Jokowi bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Ia sempat menaiki tank untuk memeriksa pasukan upacara.
Peringatan HUT TNI pada tahun ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri tiga matra darat, laut dan udara akan selalu solid, kokoh dan loyal kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan akan terus mengawal demokrasi bersinergi dengan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera. (Ant/Z-11)
Ia menjelaskan dalam konteks geopolitik dan stabilitas nasional, kejelasan informasi dan ketegasan aparat menjadi faktor kunci.
TNI memastikan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan.
Perbedaan jumlah tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengurai keterlibatan masing-masing individu dalam peristiwa tersebut.
PELAKU penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus diduga melibatkan anggota Bais TNI. Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar administrasi kasus dilakukan cermat
Kabar terbaru Andrie Yunus (KontraS): Kondisi mulai membaik pasca operasi mata dan tanam kulit di RSCM. Luka bakar terkoreksi 20%, simak update lengkapnya.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota Bais TNI.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved