Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BAKAL calon presiden PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo telah mendengar dua nama calon pendampingnya yang sudah berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nama tersebut yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Iya, semua isunya menguat karena kita mau bahas pangan," ujar Ganjar menjelang acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (28/9).
Dua nama Khofifah dan Mahfud MD dikabarkan menjadi kandidat terkuat bakal cawapres Ganjar Pranowo. Kedua tokoh ini juga tersebut sudah dibahas dan dikonsultasikan dengan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar dan Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Pada Ganjar, Jokowi Titip Kedaulatan Pangan Disiapkan
Sebelumnya dalam keterangannya kemarin Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga sudah angkat bicara soal kabar nama bakal cawapres Ganjar Pranowo mengerucut kepada sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurut Hasto, nama cawapres Ganjar Pranowo sudah di kantong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan hanya Megawati yang tahu persis nama cawapres tersebut.
Baca juga : Megawati Yakinkan Kadernya Mampu Menangkan Ganjar
"Ya, hanya Ibu Megawati yang tahu, tapi dialog dengan para ketum parpol sudah dilakukan. Tugas kami mempersiapkan segala sesuatunya, narasinya, sekiranya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini," terangnya.
Nama cawapres tersebut sudah dibahas dan didialogkan dengan para ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo, yakini Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, kata Hasto, nama cawapres Ganjar sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo.
"Itu nanti rakyat yang menyuarakan dan itu akan ditangkap semuanya melalui pertimbangan-pertimbangan mendalam yang sudah dilakukan cukup lama oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dalam dialog bersama ketum parpol pengusung Pak Ganjar Pranowo dalam dialog yang detail, panjang, mendalam dengan Presiden Jokowi"
Semebara itu terkait sosok Khofifah, kata Hasto, pihaknya memiliki hubungan yang baik dan sering bertemu. (Z-8)
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Cetak Dua Rekor MURI Lewat MPLS, Senam Anak Indonesia Hebat Serentak dan Inisiasi Kerjasama Sekolah Swasta dalam Penyediaan Beasiswa Terbanyak
Bebaskan Tunggakan Pajak Kendaraan Roda Dua untuk Masyarakat Kurang Mampu dan Ojek Online
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimpor 1.080 ekor sapi perah dara bunting dari Australia guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi susu nasional.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur memberikan santunan untuk delapan ahli waris korban meninggal dunia tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya asal Kabupaten Banyuwangi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur yang bermukim di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved