Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat: PDIP Tak Miliki Keberanian Tegas Dengan Jokowi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, PDIP tak punya keberanian tegas kepada PresidenJoko Widodo (Jokowi) terkait bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal, dalam aturan internalPDIP satu keluarga mesti satu partai.
Baca juga: Ganjar Beda Pandangan dengan Megawati Soal KPK
Menurutnya, Jokowi sejak lama sudah dibaca Megawati Soekarnoputri sebagai kader yang tidak loyal serta potensial meninggalkan PDIP. Sikap ini dinilai berimbas negatif terjadap partai.
"Bisa saja, PDIP sedang menanti momentum untuk memberi sanksi pada Jokowi, dan itu bukan saat ini," kata Dedi lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/9).
Menurutnya, cara Jokowi itu sebenarnya sudah membuat melunturkan wibawa Megawati. Namun, Megawati hanya berani sebatas menegur saja.
"Situasi ini, bisa saja akan berbalas di 2024,di mana PDIP diprediksi tidak akan merestui keluarga Jokowi diusung oleh PDIP di semua tingkatan kontestasi," ucapnya.
Baca juga: Kaesang di Pusaran Kekuasaan Tanah Air, Jokowi Main 2 Kaki?
Dedi menilai, bisa saja Jokowi sudah membuat rencana cadangan karena khawatir keluarganya tak direstui lagi oleh PDIP. Maka dari itu, Jokowi merestui Kaesang di PSI.
"Bisa juga, Jokowi mengetahui itu, itulah sebab watak politik Jokowi memilih PSI melalui Kaesang, agar kekuasaan yang bisa diraih keluarga Jokowi tetap bisa berlanjut di 2024," tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bergabungnya putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Ketua Umum dianggap sebagai manuver Jokowi.
Bahkan Ujang menilai Kaesang yang jadi Ketum PSI sudah by design alias memang masuk dalam bagian dari cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024.(H-3)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved