Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PARTAI Golkar tak memusingkan soal isu jumlah poros yang terbentuk pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terpenting, kontestasi politik 2024 itu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Saya pribadi tidak masalah apakah ada dua atau tiga calon yah, selama masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/9).
Saat ini berkembang isu dua poros di Pilpres 2024. Sementara, terdapat tiga poros koalisi partai politik (parpol) yang sudah terbentuk dan masing-masing mendukung bakal capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Baca juga : Mahalnya Ongkos Pemilu Jadi Konsekuensi Demokrasi
Dave juga menyoroti soal penghematan anggaran pelaksanaan pilpres jika dilaksanakan satu putaran. Namun, ia mengingatkan bahwa soal anggaran tidak bisa dipertimbangkan untuk terciptanya iklim demokrasi.
Baca juga : Sejuta Warga Sulsel Ramaikan Jalan Gembira Bersama Anies-Muhaimin
"Dengan pemilu satu putaran negara akan menghemat sampai 18 triliun, akan tetapi nilai demokrasi dan legitimasi pemerintahan tidak bisa hanya dinilai dengan uang semata," ujar Dave.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Pilpres 2024 berpeluang tersisa dua poros. Jazilul juga meyakini tidak bakal ada poros keempat.
Namun, ia menekankan bahwa pasangan Amin sudah mengamankan satu tiket poros tersebut. Sedangkan, saat ini tersisa dua poros yang kepastiannya bakal terlihat pada pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Oktober mendatang.
"Pasangan yang lain ini hanya tinggal dua poros, ya kan, kita tunggu, sampai hari ini belum keluar-keluar apakah sampai akhir September saya tunggu," ujar Jazilul (MGN/Z-8)
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved