Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar tak memusingkan soal isu jumlah poros yang terbentuk pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terpenting, kontestasi politik 2024 itu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Saya pribadi tidak masalah apakah ada dua atau tiga calon yah, selama masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/9).
Saat ini berkembang isu dua poros di Pilpres 2024. Sementara, terdapat tiga poros koalisi partai politik (parpol) yang sudah terbentuk dan masing-masing mendukung bakal capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Baca juga : Mahalnya Ongkos Pemilu Jadi Konsekuensi Demokrasi
Dave juga menyoroti soal penghematan anggaran pelaksanaan pilpres jika dilaksanakan satu putaran. Namun, ia mengingatkan bahwa soal anggaran tidak bisa dipertimbangkan untuk terciptanya iklim demokrasi.
Baca juga : Sejuta Warga Sulsel Ramaikan Jalan Gembira Bersama Anies-Muhaimin
"Dengan pemilu satu putaran negara akan menghemat sampai 18 triliun, akan tetapi nilai demokrasi dan legitimasi pemerintahan tidak bisa hanya dinilai dengan uang semata," ujar Dave.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Pilpres 2024 berpeluang tersisa dua poros. Jazilul juga meyakini tidak bakal ada poros keempat.
Namun, ia menekankan bahwa pasangan Amin sudah mengamankan satu tiket poros tersebut. Sedangkan, saat ini tersisa dua poros yang kepastiannya bakal terlihat pada pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Oktober mendatang.
"Pasangan yang lain ini hanya tinggal dua poros, ya kan, kita tunggu, sampai hari ini belum keluar-keluar apakah sampai akhir September saya tunggu," ujar Jazilul (MGN/Z-8)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved