Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PARTAI Golkar tak memusingkan soal isu jumlah poros yang terbentuk pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terpenting, kontestasi politik 2024 itu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Saya pribadi tidak masalah apakah ada dua atau tiga calon yah, selama masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/9).
Saat ini berkembang isu dua poros di Pilpres 2024. Sementara, terdapat tiga poros koalisi partai politik (parpol) yang sudah terbentuk dan masing-masing mendukung bakal capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Baca juga : Mahalnya Ongkos Pemilu Jadi Konsekuensi Demokrasi
Dave juga menyoroti soal penghematan anggaran pelaksanaan pilpres jika dilaksanakan satu putaran. Namun, ia mengingatkan bahwa soal anggaran tidak bisa dipertimbangkan untuk terciptanya iklim demokrasi.
Baca juga : Sejuta Warga Sulsel Ramaikan Jalan Gembira Bersama Anies-Muhaimin
"Dengan pemilu satu putaran negara akan menghemat sampai 18 triliun, akan tetapi nilai demokrasi dan legitimasi pemerintahan tidak bisa hanya dinilai dengan uang semata," ujar Dave.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Pilpres 2024 berpeluang tersisa dua poros. Jazilul juga meyakini tidak bakal ada poros keempat.
Namun, ia menekankan bahwa pasangan Amin sudah mengamankan satu tiket poros tersebut. Sedangkan, saat ini tersisa dua poros yang kepastiannya bakal terlihat pada pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Oktober mendatang.
"Pasangan yang lain ini hanya tinggal dua poros, ya kan, kita tunggu, sampai hari ini belum keluar-keluar apakah sampai akhir September saya tunggu," ujar Jazilul (MGN/Z-8)
Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Pengurus DPP Golkar menunjukkan soliditas koalisi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved