Mahalnya Ongkos Pemilu Jadi Konsekuensi Demokrasi

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak heran bila ongkos pemilihan presiden (pilpres) mahal jika komposisi kontestan lebih dari dua poros. Kondisi itu bagian dari konsekuensi demokrasi.

"Demokrasi kita kan dari awal sudah mahal ketika mengambil pilihan pemilihan secara langsung, itu konsekuensinya memang demokrasi mahal," kata juru bicara PPP Achmad Baidowi alias Awiek saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/9).

Awiek mengatakan kondisi itu juga akibat dari amendemen UUD 1945. Namun, prinsip demokrasi dapat terjaga dari sistem yang sudah berlaku saat ini.

"Itu secara sadar ketika amendemen itu diberlakukan, secara sadar memang ongkos politiknya mahal demokrasinya mahal, pelaksanaan pemilunya mahal," ujar Awiek.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai seharusnya soal biaya tak menjadi masalah. Ia menekankan justru biayanya lebih besar untuk memperbaiki keterbelahan masyarakat akibat adanya polarisasi terkait Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya menyediakan dua pasangan calon.

"Bahkan, polarisasi itu masih terasa hingga saat ini. Biaya menyembuhkan masyarakat dari pembelahan akibat polarisasi itu dirasakan lebih mahal dibanding biaya pilpres hingga putaran kedua sebagaimana terjadi pada Pilpres 2004," ucap Hidayat. (MGN/Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda