Pilpres dengan Dua Paslon Rentan Picu Polarisasi

Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan para elite politik. Rencana tersebut direspons beragam. Sejumlah pihak menyambut baik, sebagian lain merasa khawatir.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pilpres dengan dua paslon akan sangat rentan memicu polarisasi di masyarakat. Pemilihan di 2019 menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. 

Baca juga: Pengamat: Pilpres dengan Dua Paslon Lebih Baik

"Dua pasangan ini kan benturannya pasti sangat terasa. Ini bisa terjadi polarisasi lagi. Luka yang lalu saja belum kering. Masyarakat banyak yang kecewa dan marah, tahu-tahu nanti dua pasang lagi. Ini akan berbahaya," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (24/9).

Bila hanya dua paslon, lanjutnya, pilpres dan demokrasi seakan hanya diatur oleh para elite dan oligarki. Di sisi lain, rakyat tidak berdaulat. Rakyat tidak diberikan banyak pilihan. Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, paling tidak masyarakat bisa diberi pilihan tiga atau empat paslon. 

Baca juga: Muncul di Tayangan Azan, KPPI Nilai Ganjar Pranowo Lakukan Pencitraan

Lebih lanjut, kata Ujang, pilpres dengan dua paslon memang akan lebih efisien dari segi anggaran. Pasalnya, secara otomatis itu hanya akan berlangsung satu putaran saja.

Namun, dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat. Demokrasi berkualitas memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Kalau dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, itu memang butuh anggaran dan berbiaya mahal. Apalagi demokrasi langsung," tandasnya. (Z-11)