Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan para elite politik. Rencana tersebut direspons beragam. Sejumlah pihak menyambut baik, sebagian lain merasa khawatir.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pilpres dengan dua paslon akan sangat rentan memicu polarisasi di masyarakat. Pemilihan di 2019 menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Baca juga: Pengamat: Pilpres dengan Dua Paslon Lebih Baik
"Dua pasangan ini kan benturannya pasti sangat terasa. Ini bisa terjadi polarisasi lagi. Luka yang lalu saja belum kering. Masyarakat banyak yang kecewa dan marah, tahu-tahu nanti dua pasang lagi. Ini akan berbahaya," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (24/9).
Bila hanya dua paslon, lanjutnya, pilpres dan demokrasi seakan hanya diatur oleh para elite dan oligarki. Di sisi lain, rakyat tidak berdaulat. Rakyat tidak diberikan banyak pilihan. Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, paling tidak masyarakat bisa diberi pilihan tiga atau empat paslon.
Baca juga: Muncul di Tayangan Azan, KPPI Nilai Ganjar Pranowo Lakukan Pencitraan
Lebih lanjut, kata Ujang, pilpres dengan dua paslon memang akan lebih efisien dari segi anggaran. Pasalnya, secara otomatis itu hanya akan berlangsung satu putaran saja.
Namun, dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat. Demokrasi berkualitas memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, itu memang butuh anggaran dan berbiaya mahal. Apalagi demokrasi langsung," tandasnya. (Z-11)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved